25 radar bogor

Bertemu di Radar Bogor, Para Rektor dan Wali Kota Sampaikan Tujuh Pesan dari Bogor

Pertemuan Rektor se-Bogor dengan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto di Graha Pena Radar Bogor, Kamis (3/10/2019) sore.
Pertemuan Rektor se-Bogor dengan Walikota Bogor, Bima Arya di Graha Pena Radar Bogor, Kamis (3/10/2019) sore.

BGOR-RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor bersama para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Bogor, mengadakan pertemuan tertutup di Radar Bogor, Kamis (3/10/2019) sore.

Mereka yang hadir antara lain Dr Arif Satria (Rektor IPB University), Prof Dr Bibin Rubini (Rektor Universitas Pakuan) Dr Ending Baharuddin (Rektor Universitas Ibnu Khaldun), Dr Yunus Arifin (Rektor Univ Nusa Bangsa), Dr Edi Sukardi (Ketua STKIP Nuhammadiyah), Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Yasin dan tokoh media Hazairin Sitepu.

Para rektor se-Bogor dan Walikota Bogor juga menyatakan dukacita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka akibat kerusuhan di Wamena Papua, bencana alam di Ambon, kebakaran hutan, meninggalnya dua mahasiswa di Kendari dalam aksi unjuk rasa mahasiswa dan korban lain di berbagai daerah.

Dalam pertemuan dan diskusi informal itu, mereka menyampaikan tujuh pesan dari Bogor sebagai berikut:

1. Pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 adalah amanat konstitusi negara. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mendukung dan mengamankannya.

2. Mendukung kemurnian perjuangan mahasiswa yang dilakukan secara damai dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum, di gedung DPR, kepada Presiden, dan di berbagai daerah dalam bentuk unjuk rasa yang dijamin oleh undang undang. Kami meyakini bahwa unjuk rasa mahasiswa tersebut cerminan dari kegundahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini.

3. Meminta aparat keamanan untuk tidak represif dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat.

4. Kami meminta mahasiswa dan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi untuk mematuhi aturan, menghindari anarkisme dan pengrusakan fasilitas publik.

5. Mendukung presiden agar segera mengambil langkah strategis untuk penguatan pemberantasan korupsi guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah.

6. Pemerintah harus lebih serius menangani kerusuhan di Papua, kebakaran hutan, bencana alam di Ambon, dan daerah-daerah yang lain.

7. Menyerukan kepada para elit politik tidak memberikan kontribusi negatif yang bisa memancing terciptanya instabilitas sosial, budaya, politik dan ekonomi. Kami mengajak para elit politik dan pemimpin bangsa untuk bergandengan tangan dalam menyelesaikan masalah-masalah besar kebangsaan.

(pin)