BOGOR-RADAR BOGOR, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bogor terancam mandek.
Hal itu tak terlepas dari luas wilayah Kota Bogor yang hanya sebesar 11.850 hektare dari enam Kecamatan.
Sedangkan, jumlah pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2108, laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,53 persen dari 1.081.009 jiwa.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, An An Andri Hikmat menjelaskan, BPHTB berkontribusi besar dalam pendapatan daerah.
Tahun 2017, BPHTB yang ditargetkan Rp 135 miliar menembus Rp 160 miliar. Tahun 2018, target Rp 147 miliar juga berhasil dicapai. Tahun 2019, BPHTB ditargetkan mencapai Rp 164 miliar.
“BPHTB tak dapat diperluas dan dikembangkan. Tapi hanya dapat dimaksimalkan potensinya,” katanya.
An An menerangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sendiri telah menerapkan pembayaran BPHTB secara online yang dapat diakses melalui halaman resmi Pemkot. Artinya, transaksi yang dilakukan secara online harus dijaga.
“Memaksimalkan potensi yang ada. Jangan sampai kebocoran, jangan sampai angkanya tidak patuh atau tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Namun, dia menyebut jika potensi BPHTB yang dimiliki Kota Bogor sudah habis, maka BPHTB akan mengalami kejenuhan alias mandeg.
Sehingga, akan berdampak pada Pendataan Asli Daerah (PAD). “Kalo potensi di Kota Bogor habis, ya sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi,” katanya.
Saat ini, sambung An An, potensi BPHTB yang dimiliki Kota Bogor masih cukup memadai. Namun, 2024 potensi itu dikhawatirkan akan akan habis apalagi pada sektor perumahan.
Dia mencontohkan, potensi perumahan di Kota Bogor masih belum terjual habis. Karena itu, transaksi perumahan masih dapat berlangsung dan memberi sumbangsih pada BPHTB.
“Perumahan X misalnya dari 1.000 unit yang dijual, terjual tahun ini hanya 200. Jadi masih ada 800 unit yang belum dijual kan, ketika sudah habis itu semua ya sudah mau apa lagi?,” katanya.
Terkait dengan bangunan, An An menjelaskan, Kota Bogor bukan kota industri, melainkan kota wisata. Sehingga, bangunan yang dapat dibangun agar memberi kontribusi kepada BPHTB yakni Apartemen.
Namun, dia menyebut, pembangunan apartemen sulit dilakukan. Sebab, masyarakat Kota Bogor cendurung melawan dan melakukan penolakan.
“Sekarang aja sudah berapa banyak apartemen yang ditolak? disini mau dibangun apartemen warganya ribut. Di sana mau dibangun ribut,” keluhnya.
Selain itu, An An menilai, salah satu cara untuk meningkatkan BPHTB Kota Bogor yakni dengan perluasan wilayah dengan ‘mencaplok’ wilayah Kabupaten Bogor.
Dia menyebut, PAD Kota Bogor yang saat ini sebesar Rp 1,09 triliun yang sebagian besar diperoleh dari BPHTB dipastikan akan meningkat.
Meskipun demikian, dia menyebut, besar kecilnya peningkatan BPHTB tergantung wilayah yang akan diberikan oleh Kabupaten Bogor.
“Tinggal daerah mana yang dikasih. Kecamatan Babakan Madang misalnya, itu alhamdulillah banget. Karena NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di situ tinggi,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Izin Pemanfaatan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Kota Bogor Rudi Mashudi menjelaskan, dari enam kecamatan, Bogor Tengah menjadi wilayah yang sudah tak lagi dapat dibangun perumahan.
“Secara umum di semua kecamatan masih melakukan perlusan (perumahan). Kecuali di Bogor tengah ya. Karena sudah sangat padat (bangunan),” ucapnya.
Dia menerangkan, lima kecamatan itu rata-rata masih terdapat dua hingga tiga pembangunan perumahan. Di Kecamatan Tanah Sareal, kata Rudi, masih terdapat pembangunan perumahan Bukit Cimanggu City.
“Kemudian, di Kecamatan Bogor Selatan, terdapat pembangunan Perumahan Rancamaya. Kemudian di Bogor barat. Tahun ini, masih mengembangkan dua sampai tiga perumahan,” katanya.
Rudi membenarkan, dalam waktu lima sampai 10 tahun pertumbuhan pembagunan perumahan akan mandeg. Sebab, dia menyebut, Kota Bogor menjadi pilihan terdepan untuk menjadi permukiman masyarakat Jabodetabek.
“Prevensi orang bermukim itu di Kota Bogor. Dari sisi aksesibilitas, kita dihubungkan oleh kereta dan tol. Dari ketersiadaan air bersih, PDAM kita nomor 1 di Indonesia,” klaimnya.
Rudi menambahkan iklim di Bogor lebih sejuk dibanggakan dengan kota/kabupaten se-Jabodetabek. Kemudian, lanjut Rudi, Kota Bogor memiliki tingkat keamanan yang tinggi.
“Faktor-faktor itu yang membuat permukiman lebih memilih Kota Bogor,” tandasnya. (wil/c)
