BOGOR-RADAR BOGOR, Pemkot Bogor terus berupasa agar warga terdampak pembangunan proyek double track atau jalur ganda kereta api jurusan Bogor – Sukabumi di Kecamatan Bogor Selatan tidak ada yang dirugikan.
Rencananya, hari ini Senin (23/9/2019) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melayangkan surat untuk meminta kepastian atas proyek strategis nasional itu kepada pemerintah pusat.
“Besok (red, hari ini) baru mau dikirim surat ke PT KAI, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tembusan kepada Presiden dan Gubernur Jawa Barat,” ujar Bima Arya kepada Radar Bogor, Minggu (22/9/2019).
Bima menegaskan, tak ada antisipasi jika warga terlunta-lunta akibat waktu pengosongan yang tak bisa diundur. Namun, dia tak segan mengehentikan proyek tersebut.
“Saya minta proyek ini tidak jalan. Jangan jalan sebelum warga mendapatkan tempat tinggal. Selama warga belum mendapatkan tempat baru, mereka masih harus disitu,” tegas dia.
Menurut Bima, hal itu akan dilakukannya selama belum ada kejelasan, kepastian hingga kesepakatan atas nominal kerahiman antara Kemenhub dengan warga. “Intinya, kalau selama belum ada kejelasan warga punya hak untuk tetap disitu. Sampai benar-benar ada kepastian dan kesepakatan,” terang dia.
Sementara itu, Camat Bogor Selatan Atep Budiman mengungkapkan, hingga saat ini warga pengurus wilayah secara inisiatif terus memperbaharui data terdampak. Sebab validasi bagian tahapan program pihak perkeretaapian belum dimulai. “Sesuai schedule saat sosialisasi mulai bulan Oktober,” tuturnya.
Rencananya, Atep juga akan menemui Wali Kota Bogor Bima Arya untuk berkoordinasi kembali. “Besok saya mau koordinasi di Balaikota untuk follow up atensi Pak Walikota saat pertemuan dengan warga,” pungkasnya. (gal/c)
