25 radar bogor

Pemkot Carikan Lahan Relokasi Warga Terdampak Pembangunan Double Track

Salah satu lokasi pembangunan double track KA Bogor-Sukabumi di sekitar Cipaku-Batutulis.
Salah satu lokasi pembangunan double track KA Bogor-Sukabumi di sekitar Cipaku-Batutulis.

BOGOR-RADAR BOGOR, Aspirasi masyarakat terdampak pembangunan double track atau jalur ganda untuk kereta api jurusan Bogor-Sukabumi di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Tengah terus ditampung.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD Kota Bogor terus mencari solusi terbaik agar dampak yang dialami warga akibat program strategis nasional itu dapat diminimalisir.

Camat Bogor Selatan, Atep Budiman mengatakan, aspirasi yang paling sering di lontarkan warga selain kepastian uang kerahiman adalah relokasi tempat tinggal.

Saat ini, Pemkot Bogor tengah mencari lahan-lahan untuk bisa mengakomodir harapan warga itu. Apakah di lahan pemerintah atau lahan lain agar bisa dibantu melalui program pemerintah. Baik daerah maupun pusat. “Kami sedang mencari ruang itu,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (19/9).

Menurut Atep, ada beberapa program pemerintah pusat yang bisa diimplementasikan untuk mewujudkan aspirasi tempat tinggal relokasi itu. Seperti rumah susun, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR, rumah deret, rumah komunal atau yang lainnya.

Namun, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi lahan yang akan digunakan. Termasuk sifatnya, tata ruangnya hingga legalitas tanahnya. Jika memungkinkan maka itu bisa menjadi modal awal untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pembangunan konstruksinya.

“Karena tidak mungkin dibangun oleh kita lantaran APBD yang terbatas. Kita sedang gali semua. Mudah-mudahan ada walaupun memang butuh proses karena dana APBN dan APBD ada tahapan tidak serta merta,” terangnya.

Ditengah proses ini, Atep meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Terutama terkait nominal uang kerahiman.

Sebab penentuan itu baru akan dilakukan oleh tim verifikasi dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) pada bulan Oktober dengan empat komponen besar yang menjadi bahan perhitungan seperti yang disampaikan saat sosialisasi.

“Jadi masyarakat jangan buru-buru terpengaruh informasi yang tidak jelas yang akhirnya akan merugikan warga sendiri. Kami akan senantiasa terbuka,” tegasnya.

Sementara itu, calon Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menuturkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Deputi Perkeretaapian perlu mempertimbangkan kembali waktu pengosongan yang diberikan kepada warga.

Sebab warga masih belum berani mengosongkan rumahnya dan tinggal mengontrak di tempat barunya lantaran ketidakpastian uang kerahiman yang akan diterima. “Mereka baru berani mencari kontrakan sekitar bulan November atau Desember setelah mendapat penggantian,” ungkapnya.

Di samping itu, aspirasi yang Dadang terima dari warga Parung Jambu RW 10 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan adalah sewa tempat tinggal di beberapa lokasi mulai menaikkan harganya. Seperti yang sebelumnya bertarif Rp600 ribu perbulan saat ini menjadi Rp900 ribu hingga Rp1 juta perbulannya.

Warga terdampak meminta agar Pemkot Bogor bisa menertibkan para pemilik kontrakan yang terkesan mengambil kesempatan. “Bukan membantu justru membebani dengan harga kontrakan yang tinggi,” tegas dia.

Politisi PDI Perjuangan ini berjanji akan mengawal aspirasi warga untuk segera disampaikan kepada PT KAI dan mendorong Pemkot Bogor agar bisa mendapat solusi.

Salah satunya dengan menganggarkan pembangunan rumah bersubsidi. Karena dia yakin seluruh anggota DPRD Kota Bogor, khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Selatan memiliki prioritas yang sama.

“Kita juga akan mendorong Pemkot Bogor mengajukan anggaran APBD 2021 untuk mengutamakan untuk pembangunan rumah sementara bagi warga yang terdampak,” pungkasnya.(gal)