Beranda Metropolis

Terdampak Proyek Rel Ganda, Warga Batu Tulis Mengadu ke Dewan

Kawasan Kampung Kebon Kalapa, Batu Tulis, Bogor Selatan yang terimbas dari proyek pembangunan double track Bogor-Sukabumi, Selasa (17/9/2019). Nelvi/Radar Bogor.

BOGOR-RADAR BOGOR, Proyek double track (rel ganda) PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai melahirkan ketakutan warga terdampak.

Proyek Rel Ganda, 1.637 Rumah Warga Kota Bogor Bakal Rata dengan Tanah

Selasa (17/9/2019) puluhan warga Kelurahan Batu Tulis Kecamatan Bogor Selatan meluapkan kekhawatirannya pada calon Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin agar mendapatkan solusi.

Jenal Mutaqin mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kedatangan warga tiga kelurahan dari Batu Tulis, Empang dan Kertamaya ke Fraksi Gerindra, Minggu (15/9/2019).

Berdasarkan data, ada 300 warga terdampak di Kelurahan Batu Tulis. Lebih luasnya, ada 1.600 bidang tanah yang akan terdampak se-Kecamatan Bogor Selatan.

Tergusur Proyek Jalur Ganda, Warga Minta Pemkot Sediakan Tempat Tinggal

“Sekarang ada program luar biasa dari pusat melalui PT KAI apakah kita diam? Saya rasa inilah yang paling prioritas dari prioritas. Mereka butuh tempat tinggal yang layak, butuh kompensasi yang harus sesuai untuk tempat yang akan hilang, saya rasa ini harus kita pikirkan,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Meski tinggal di atas tanah negara, kata Jenal, masyarakat tetap memenuhi kewajibannya selama ini. Seperti membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membayar listrik dan PDAM yang resmi dari pemerintah serta fasilitas lainnya. Karena itu menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu mereka.

“Mereka sadar menempati tanah negara yang dikelola oleh PT KAI. Tapi mereka juga mengharapkan bantuan dari pejabat atau wakil rakyat yang selama ini mereka harapkan dan mereka gaji,” tegas dia.

Hasil pertemuan itu, sambung Jenal, melahirkan tiga harapan masyarakat. Pertama, wakil rakyat mengawal anggaran kompensasi yang akan dikeluarkan oleh PT KAI sehingga betul-betul layak. Minimal cukup untuk mencari tempat tinggal baru yang layak yang prosesnya dilindungi pemerintah.

Kedua, pemerintah memfasilitasi dengan Rusunawa. Baik yang sudah ada atau baru dibangun dengan biaya yang disesuaikan pemerintah untuk sewa atau kontrak.

Ketiga, ada tanah kosong disekitar wilayah mereka yang diharapkan bisa digunakan untuk tempat tinggal sementara untuk mereka tinggali sambil menunggu kemana akan pindah selanjutnya. “Inilah yang akan kita kawal,” tuturnya.

Menurut informasi, sambung Jenal, pertemuan untuk sosialisasi antara PT KAI dengan warga terdampak akan kembali dilakukan di bulan September sampai pertengahan Oktober.

Pertemuan tersebut akan langsung pada penentuan angka kompensasi yang akan diberikan yang diawali dengan verifikasi data. Dengan begitu, akan diketahui berapa anggaran yang akan dikeluarkan oleh PT KAI untuk masing-masing bidang tanah.

“Kita pastikan mereka mendapatkan hak yang layak. Bukan hak pergantian tanah atau bangunan yang layak tapi hak yang layak untuk mencari tempat tinggal baru,” jelasnya.

Di sisi lain, Jenal bersama anggota DPRD lainnya juga akan membahas aspirasi masyarakat itu dengan Wali Kota Bogor. Sebab, menurutnya, sangat penting lantaran kebijakan yang akan diambil tidak lepas dari anggaran yang dibutuhkan. “Otomatis Walikota dan anggota dewan harus sinergi,” pungkasnya. (gal/c)

Baca Juga