CISARUA-RADAR BOGOR, Kemacetan di Kawasan Puncak terus menggerus okupansi hotel. Persatuan Hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor mencatat penurunan okupansi selama beberapa tahun terakhir.
Ketua Tim Khusus Pemantau Kebijkan Lalulintas Puncak, Sofian menyebut, dampak kemacetan di Kawasan Puncak sangat merugikan pengusaha hotel dan restauran, meski ia menyadari Puncak masih menjadi destinasi wisata.
“Artinya apa, ya macet resikonya tetapi kan tinggal manajemennya saja,” ujar Sofian kepada Radar Bogor, kemarin.
Saat ini jumlah tingkat hunian hotel dan restoran saat week day hanya 40 persen sedangkan weekend khususnya untuk malam minggu mencapai 80 persen. “Tidak penuh di weekend, okupansi ini kecil kalau 40 persen,” ucapnya.
Kondisi seperti ini diperparah dengan kemacetan setiap harinya di Jalan Raya Puncak, sedangkan segmentasi hotel dan restoran di Puncak menggarap tamu yang rapat dari Jakarta dan Bogor.
“Bisa jadi pertimbangan mereka (tamu, red) jangan ke Puncak habis di jalan waktunya, dulu zaman saya kecil banyak orang Jakarta oneway sudah aman, numpang makan dan minum bisa dikejar, sekarang tidak bisa,” cetusnya.
“Ya, sudah diadain di Sentul, Kota Bogor, Jakarta bahkan Bekasi saja kalau gitu. Macet puncak ini kan jadi momok,” tambahnya.
Terkait dengan rencana rekayasa lalulintas di Kawasan Puncak, PHRI sudah membentuk tim khusus yang turut mengawal setiap rapat dan pembahasan rencana kanalisasi 2-1 yang bakal diterapkan Satlantas Polres Bogor dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementrian Perhubungan (Kemenhub).
“Setelah kita kaji, setiap hari sistem itu (2-1) sulit untuk diterapkan, kita sebenarnya menargetkan one way dihilangkan, tapi belum ada pengganti one way,” ucapnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor tersebut menyebut sistem kanalisasi 2-1 belum mampu mengurai kemacetan Puncak.
Sofian, selaku Litbang PHRI Kabupaten Bogor menambahkan ada rencana solusi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
“Karena banyak persimpangan di Kawasan Puncak sementara di lapangan minim atau tidak ada traffic light. Solusi jangka pendek kami mengusulkan agar di setiap persimpangan atau perempatan ditempatkan petugas Satlantas ataupun Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas,” katanya.
Mantan anggota DPRD Kota Bogor ini menambahkan, harus ada penunjuk arah jalan alternatif menuju Cianjur maupun Bandung hingga pengendara tidak menumpuk di Jalur Puncak.
Ia meminta sebelum diterapkan sistem 2-1, Satlantas Polres Bogor dan Kemenhub harus memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat.
“Saya minfa harus diuji coba untuk mengetahui ketika diberlakukan dan penempatan petugas termasuk bottleneck di Cikember, Kawasan Cisarua, itu mesti diatur,” tukasnya.
Disisi lain, PHRI tengah mematangkan pembentukan polisi lingkungan warga (polingga) untuk membantu petugas mengurai kemacetan.
Ketua PHRI Kabupaten Bogor Budi Sukistio menjelaskan, persiapan untuk menggaet Polingga masih dibahas dengan seluruh anggota PHRI, mengingat banyak perusahaan yang terlibat disini. “Hari ini mau rapat di Safari Garden terkait Polingga ini,” ucapnya.
Untuk kebutuhan Polingga, PHRI Kabupaten Bogor mengkaji minimal ada 40 personil. Setiap titik ditempatkan dua personil Polingga.
Sedangkan untuk gaji atau honor para Polingga ini, masing-masing mendapat Rp1.500.000 per bulan dan mereka bekerja setiap hari.(ded/all/c)
