CIBINONG-RADAR BOGOR, Selama berdiri, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga sampai kini masih belum memiliki kantor yang nyaman untuk ditempati.
Padahal pada April lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.
Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengaku pembangunan untuk kantornya itu masih belum bisa terealisasi. Alasannya, pembangunan kantor tersebut merupakan satu kesatuan dengan revitalisasi Pasar Parung Panjang.
Haris juga mengatakan bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama (PKS) pada 12 Maret sebelumnya, seharusnya saat ini proses pengerjaannya sudah bisa dilihat hasilnya. Baik Pasar Parung Panjang maupun kantor direksi PD Pasar Tohaga.
“Ada kekhawatiran yang luar biasa ini bagi kami karena ini akan menjadi patokan bagi kinerja kami,” ujarnya.
Dengan adanya kasus seperti ini, Haris menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengetatan pada seleksi revitalisasi maupun pembangunan. Menurut Haris, tak semua pengembang dapat melakukan pembangunan pasar.
“Pasar ini sangat spesifik. Bukan pembangunan yang biasa kalau untuk pasar. Jadi kalau investor atau developer tidak punya sense of social, biasanya sulit untuk berkembang,” ketusnya.
Terpisah, Badan Pengawas (BP) PD Pasar Tohaga, Andri Latief menjelaskan bahwa memang pihak pengembang masih memiliki waktu pembangunan selama 18 bulan dengan tenggat waktu sampai September tahun depan.
“Bekerja itu ada garis waktu pengerjaan, nah ini yang melenceng menurut saya. Walau demikian, kita positif saja dulu,” ucapnya.
Andri menegaskan sudah memberikan catatan kepada jajaran direksi yang baru dilantik dua minggu lalu oleh Bupati Bogor.
“Jika dibiarkan seperti ini terus nantinya tidak ada kejelasan status. Tetapi kita jangan juga memperlihatkan nafas pesimis, tapi kita harus menjaga optimis penyelesaian pasar dan kantor,” imbuhnya.
Memang proses pengerjaan di Pasar Parungpanjang dihadapkan oleh beberapa masalah, seperti penolakan dari pedagang terkait harga yang terlalu mahal dan juga relokasi pedagang ke TPS yang terlambat.
“Semua tahapan sudah kita tempuh sebetulnya. Kita itu berpegang teguh pada PKS. Untuk masalah harga sebenarnya itu pedagang sudah menandatangani PKS yang ada,” tambahnya. (dka/c)
