CIBINONG – RADAR BOGOR, DPRD Kabupaten Bogor periode baru mulai bergerak untuk segera menentukan pimpinannya secara sah.
Rabu (11/9/2019), mereka menggelar sidang paripurna internal pertamanya untuk menetapkan nama ketua dan wakil ketua serta fraksi. Namun sayangnya, dari 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor, 5 orang diantaranya absen.
Meskipun begitu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Bogor, Ronny Sukmana mengatakan bahwa paripurna ini bersifat internal. Dengan kata lain, sidang kemarin bukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
“Tadi ada lima orang yang tidak hadir, tapi sudah izin. Kan ini hanya internal, jadi tidak memerlukan kuorum untuk melakukan paripurna,” kata Ronny pada Radar Bogor saat ditemui usai paripurna kemarin.
Namun, Ronny tak mengatakan alasan mengapa lima orang anggota dewan tersebut bolos sidang. Namun di sisi lain, penyusunan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024 sudah rampung dibahas.
Gerindra sebagai partai pemenang pemilu dengan raihan 14 kursi berhak atas kursi ketua DPRD Kabupaten Bogor. Nama Rudy Susmanto ditunjuk untuk menduduki kursi nomer satu di parlemen Bumi Tegar Beriman Tersebut.
Ronny menjelaskan bahwa setelah selesai mengumumkan nama-nama ketua dan wakil ketua pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, maka nama-nama tersebut akan dibawa kepada Gubernur Jawa Barat agar Surat Keputusan bisa dikeluarkan oleh Ridwan Kamil dan segera dilangsungkannya pelantikan.
“Sesuai ketentuan, kita diberi waktu 14 hari kerja sejak diumumkan hari ini. Tapi lebih cepat, lebih baik, hari ini akan langsung kita sampaikan ke Bandung,” sambungnya.
Selanjutnya, dengan raihan sembilan kursi, PKS berhak atas satu kursi wakil ketua DPRD. Agus Salim yang juga menjabat ketua DPC PKS Kabupaten Bogor ditunjuk menduduki kursi tersebut. Untuk dua wakil DPRD lainnya diisi oleh PPP dan Golkar. PPP menunjuk M. Romli sementara Golkar menunjuk Wawan Hikal Kurdi duduk sebagai wakil ketua DPRD.
“Kita menginginkan untuk cepat, karena memang banyak program pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Terutama anggaran 2020,” pungkasnya.
Soal anggaran tahun depan yang harus sudah dilakukan pembahasan lebih mendalam, juga menjadi kekhawatiran Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Pimpinan daerah, kata dia, menginginkan dewan untuk bisa mulai bekerja cepat.
“Kita masih KUA-PPAS, kalau bisa awal November sudah beres semua dan kita bisa mulai paripurna APBD 2020. Ini banyak hal yang harus dikejar,” tegas Iwan. (dka/c)
