CARINGIN-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor bakal menetapkan 40 desa di 14 Kecamatan sebagai lokus intervensi stunting tahun 2020 mendatang.
Angka tersebut bertambah dari intervensi tahun 2019 yang hanya 10 desa di delapan kecamatan.
Stunting merupakan masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya.
Beberapa diantaranya mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal seperti lambat berbicara atau berjalan, hingga sering mengalami sakit.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, pada tahun 2020 akan ditambah menjadi 40 desa dari 14 kecamatan yang beririsan dengan tahun sebelumnya tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Sukamakmur, Cibungbulang, Leuwiliang, sedangkan lokasi kecamatan yang berubah di antaranya Kecamatan Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjo, Jasinga dan Jonggol.
Syarifah menerangkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bogor tahun 2019 mencapai 39,2 persen, dan ditargetkan menurun hingga 20 persen di akhir periode RPJMD 2018-2023.
Oleh karena itu, dalam RPJMD 2018-2023, penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah dari 31 indikator prioritas.
“Total anggaran yang disiapkan dalam intervensi stunting tahun 2020 tersebut kurang lebih sejumlah Rp154 Miliar, naik dari sebelumnya yang hanya Rp136 miliar,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Teknis Pemetaan Program, Kegiatan dan Sumber Pembiayaan untuk Mendorong Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bogor, Rabu (21/8/2019).
Rapat kerja yang digelar di Whiz Prime Hotel tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan perangkat desa lokus stunting.
Program, kegiatan, serta pagu anggaran tersebut diarahkan dan diselaraskan dalam mendukung target RPJMN melalu intervensi gizi sensitif dan spesifik.
“Melalui program unggulan Panca Karsa pencegahan dan penanganan stunting merupakan bagian terpenting dalam mencapai tujuan terwujudnya masyarakat Bogor sehat dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, selain juga akan berpengaruh terhadap komponen pencapaian Indeks Pembangunan Manusia,” imbuhnya.
Sementara itu, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK), Sekretariat Wakil Presiden, Saputra mengatakan pemahaman masyarakat akan stunting masih sangat minim.
Oleh karena itu, untuk mempercepat pencegahan stunting diperlukan intervensi yang terkoordinir dan konvergen, yaitu sinergi lintas sektor dengan bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa dan perkotaan.
“Intervensi, seperti program makanan tambahan, air bersih, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, imunisasi, dan lain-lain, harus dilakukan secara menyeluruh dan konvergen mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi,” paparnya.
Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang digelar di Bogor ini, lanjut Saputra, adalah bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan kegiatan dan sumber pembiayaan di seluruh OPD dan desa lokus stunting guna mendorong konvergensi percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Bogor. (ded)
