JAKARTA-RADAR BOGOR, Faktor politik menjadi dugaan terbesar di balik rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno yang akan merombak direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap lima anak buah perusahaan BUMN.
RUSPLB rencananya akan digelar pada 28 Agustus-2 September 2019. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan para menterinya untuk tidak melakukan kebijakan baru usai pelantikan Oktober mendatang.
Diketahui perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Perusahaan Gas Negara (PGAS), PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Bank Tabungan Negara, dan PT Bank Rakyat Indonesia.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira pun mempertanyakan rencana kebijakan itu lantaran mayoritas perusahaan tersebut terbilang memiliki prestasi baik, kecuali PGN yang mengalami penurunan laba di semester I.
“Jadi kalau ada bank yang pertumbuhannya mencatat laba lebih dari 8 persen kecuali BNI yang cuma 2,7 persen, maka bisa dikatakan secara umum kinerja bank BUMN lebih baik dibandingkan bank secara umum,” jelasnya di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
Oleh karenanya, ia menilai tak ada urgensi menyelenggarakan RUPSLB jika hanya berdasarkan faktor kinerja. Lebih dari itu, ia menduga ada muatan politis. Ditambah hal ini dilakukan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Oktober mendatang.
“Jadi kita melihat ini faktor apa?. Maka akan muncul pertanyaan bukan faktor kinerja perbankan maupun PGN untuk perbaikan direksi, ini lebih ke arah faktor politis jelang injury time,” sambungnya.
Maksud dari faktor politis yakni soal kemungkinan mengamankan posisi direksi di bawah Menteri Rini sebelum perombakan kabinet. Sebab ia menduga Rini telah mencium gelagat Jokowi untuk tak mempertahankan posisinya di kementerian pada periode 2019-2024.
Hal ini bercermin karena beberapa kali kementerian BUMN disindir Jokowi sebagai penyebab defisit migas.
“Jadi kalau namanya sudah disebut secara eksplisit Bu Rini sebagai penyebab defisit migas bersama dengan Pak Jonan (Menteri ESDM), maka ini sebagai kode bulan Oktober tidak akan diperpanjang lagi kontraknya,” tandasnya.(pin/rmol)
