JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) membenarkan kabar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kabinetnya sebelum Oktober. Artinya formasi kabinet sudah diketahui pelantikan Presiden periode 2019-2024.
“Iya sudah akan segera diumumkan,” ujar OSO di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/8).
Ketua DPD ini juga mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut Hanura menyerahkan urusan kursi kabinet kepada Jokowi selalu pemegang hak prerogatif.
Selain itu, OSO juga membenarkan komposisi pembagian 45 persen menteri dari partai politik dan 55 persen dari profesional. Intinya mengenai kabinet Hanura sejalan dengan Presiden Jokowi.
“Iya sudah benar itu. Itu juga tidak apa-apa 45 persen dari partai. Bagus-bagus saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan susunan kabinet periode 2019-2024 dapat diumumkan sebelum waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Oktober mendatang.
“Kabinet bisa diumumkan kapan saja, enggak perlu nunggu Oktober,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, susunan kabinet untuk periode kedua ini telah final. Jokowi memastikan jumlah kementerian dalam kabinet periode kedua nanti tetap sama dengan periode pertama yakni 34 orang. Hanya saja Jokowi menyebut bakal ada kementerian baru yang merupakan penggabungan dari dua kementerian lama. Itu adalah kementerian investasi.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menuturkan
porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen. Jokowi menyebut nama-nama menteri telah disampaikan kepada Ketua Umum partai politik pengusungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Benny Rhamdani mengatakan, sedari awal Hanura meminta kepada partai koalisi supaya tidak membebani Presiden Jokowi dengan permintaan jatah kursi menteri. Biarlah kepala negara menentukan sendiri menteri yang bakal mendampinginya di lima tahun mendatang.
”Itu menjadi enggak sehat, selain menciderai konstitusi kita karena penempatan menteri itu jadi hak prerogatif presiden, ini juga jadi kultur politik enggak sehat,” katanya.
Hanura berkeyakinan Jokowi dan Ma’ruf Amin akan memilih dengan tepat calon-calon menteri yang membantunya di parlemen. Yang bakal mendamping Jokowi adalah orang piliham.
“Berasal dari kalangan mana, kita juga harus yakin Pak Jokowi akan menempatkan orang-orang terbaik lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Sekadar informasi, masing-masing partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf sudah terang-terangan permintaan mengenai jatah kursi menteri. Misalnya saja, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak ingin apabila partainya hanya mendapatkan jatah empat menteri. Mega menilai PDIP harus mendapatkan jatah lebih banyak dari partai lain.
“Kalau Pak Jokowi ini PDIP mesti banyak. Kalau saya dikasih cuma empat. Emoh. Tidak mau,” ujar Megawati.
Megawati berseloroh meminta banyak menteri ini karena, PDIP telah berjuang membantu Jokowi dalam memenangkan menjadi kepala negara di 2019 ini. Sehingga dia meminta kepada Preisden Jokowi supaya dikabulkan permintaanya mendapatkan banyak jatah kursi menteri.
“Saya minta dengan hormat PDIP akan masuk ke dalam kabinet dengan menteri yang harus terbanyak,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum PKB Cak Imin mengatakan partainya berharap bisa mendapatkan jatah sepuluh menteri. Hal ini karena PKB telah membantu memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
“Semoga PKB mendapatkan sepuluh menteri,” kata Cak Imin.
Ungkapan tersebut adalah doa. Baginya mendapatkan banyak kursi adalah harapan bagi partai bernuansa hijau ini. Namun semuanya diputuskan oleh Presiden terpilih Jokowi yang punya hak prerogatif.
Kursi empuk menteri ini pun menjadi incaran bagi partai-partai pendukung Jokowi yang lolos ke parlemen. Misalnya saja Partai Nasdem meminta kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan sebelas menteri.
Menurut Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, partainya tidak ingin kalah dengan PKB yang meminta jatah sepuluh menteri di kabinet.
“Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka sepantasnya Nasdem mengusulkan sebelas menteri,” beber Taufiquladi.
Nasdem juga diketahui mengincar jatah kursi Jaksa Agung. Nasdem tetap berharap diberikan kepercayaan oleh Presiden Jokowi untuk kadernya menjadi Jaksa Agung.
“Mengenai Jaksa Agung tentu Bapak Presiden yang tentukan, tapi kalau masih percayakan kepada kader Nasdem itu baik bagi kami,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate.
Penempatan kursi menteri Jokowi juga semakin menarik. Pasalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah diminta oleh Presiden Jokowi menyerahkan sembilan nama kadernya untuk dijadikan calon meteri.
“Begini waktu ke istana Pak Jokowi bilang PPP ini layak minta sembilan nama. Nah sembilan nama tergantung PPP siapa,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi.
Menurut pria yang akrab disapa Awiek, sampai saat ini PPP belum menyodorkan nama-nama tersebut. Hal itu karena PPP masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi, yakni membutuhkan kader PPP yang ahli di bidang apa. Sehingga PPP tidak ingin mendahului kewenangan itu.
“Nah kita tunggu Pak Jokowi sembilan nama itu kebutuhannya apa, jangan sampai semua yang sembilan nama kita ajukan sarjana pertanian semua. Sementara yg dibutuhkan sarjana sosial,” tuturnya. (JPG)
