OGOR–RADAR BOGOR, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menjadi partai pemenang. Berdasarkan rapat pleno terbuka KPU di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (13/8/2019), PKS berhasil meraih sebanyak 10 kursi, disusul Gerindra 8 kursi, dan PDIP 8 kursi.
Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, sesuai aturan perundangan-undangan, maka pimpinan sementara sebelum pelantikan berasal dari partai yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Yakni PKS dan Gerindra.
“Dari PKS sendiri kemungkinan besar adalah ketua DPD PKS, dan tentu nanti setelah pelantikan seluruh fraksi akan berkumpul untuk segera membahas tartib (Tata Tertib) dan persiapan pemilihan pimpinan maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD),” ujarnya kepada Radar Bogor.
Atang memastikan formasi untuk DPRD Kota Bogor dari PKS sudah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat.
Tinggal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Bogor menindaklanjuti apa yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) itu. Namun Atang belum bisa membeberkan nama-nama yang akan menjabat pada formasi PKS di DPRD Kota Bogor.
“Untuk sementara kita masih keep dulu sampai dengan pas pelantikan, tapi insya Allah kalau dari PKS sesuai dengan SK DPP dan DPW, yang pasti sudah ada semua. Harapannya ketika selesai dilantik, kami sudah bisa running dengan baik,” terangnya.
Hal senada dikatakan Ketua DPC Gerindra Kota Bogor Sopian. Formasi DPRD partai besutan Prabowo Subianto itu sudah memiliki nama-nama yang akan mengisi jabatan pimpinan DPRD maupun ketua fraksi.
Namun sebelum diumumkan, akan dibahas terlebih dahulu ditingkat DPC. “Untuk pimpinan sementara kita akan bahas besok di DPC, siapa pimpinan sementaranya,” terang Sopian.
PDI Perjuangan Kota Bogor juga masih merahasiakan siapa yang akan menjabat pimpinan DPRD lima tahun mendatang.
Termasuk Ketua fraksinya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata mengaku masih menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan. Sebab, hasil itu bersamaan dengan hasil kongres PDI Perjuangan yang belum lama ini dilaksanakan di Bali.
“Kemarin itu agak kepending waktunya, jadi sampai sekarang belum ada keputusan, kemungkinan besar keputusan akan dilakukan secara serentak menunggu hasil kongres dulu,” jelasnya.
Berdasarkan peraturan partai, kata Dadang, ada tiga syarat yang bisa menduduki jabatan pimpinan DPRD.
Pertama harus terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) di DPC, kedua suara terbesar dan ketiga pernah menjabat anggota DPRD.
Namun ada klausal bahwa DPP memiliki hak prerogatif untuk menentukannya. “Jadi hak prerogratif DPP masih ada, itu sudah jadi hal yang biasa, yang pasti kemarin kita kan mengajukan Bu Atty (Atty Somaddikarya, red) tapi sampai sekarang belum ada keputusan, jadi kita tunggu saja prosesnya,” beber Dadang.
Ditempat yang sama, Ketua DPD Golkar Kota Bogor Tauhid J Tagor mengatakan, berdasarkan hasil rapat pleno DPD Golkar Kota Bogor disepakati bahwa lima caleg terpilih menjadi calon pimpinan DPRD.
Saat ini proses kelima orang tersebut masih berlangsung di DPP lantaran menunggu pleno di tingkat DPP. “Kita melihat kelimanya punya kesempatan yang sama, ada kelebihan dan kekurangan, nanti turun keputusan dari DPP akan kita sampaikan,” pungkasnya.(gal/pkl6/pkl7)
