Beranda Metropolis

Soal Rencana Perluasan Wilayah Kota Bogor, Bima Tak Main-Main

Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin saat menggelar rapat kordinasi, Kamis (31/1/2019).

BOGOR-RADAR BOGOR,Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, tak sembarangan mengenai rencana perluasan wilayah Kota Bogor. Pasalnya, perluasan itu menjadi suatu kebutuhan Kota Bogor untuk beberapa tahun ke depan, karena diprediksi jumlah penduduk Kota Bogor terus bertambah.

“Kota ini jumlah penduduknya satu juta, di kelilingi oleh luas wilayah kabupaten yang berkali-kali lipat lebih luas, jadi sudah ada kebutuhan untuk perluasan itu,” ujar Bima kepada Radar Bogor, kemarin (19/7).

Pemkab Bogor Tak Rela Lepas Wilayahnya Masuk Kota Bogor

Hingga saat ini, lanjut Bima, Kota Bogor menempati posisi kedua sebagai kota terkecil setelah Cimahi.

Padahal letak strategisnya luar biasa. Seperti penyangga ibukota, adanya Istana Presiden dan lain sebagainya. Namun, baginya yang terpenting saat ini adalah kajian yang harus dilakukan.

Bahkan dia telah meminta TAPD untuk segera menganggarkan untuk kajian sebagai keseriusan Pemkot Bogor.

“Yang terpenting sekarang adalah dilakukan kajian dulu. Kemarin saya sudah minta segera dianggarkan kajian perluasan wilayah ini,” tuturnya.

Karena kajian belum dilakukan, Bima belum bisa menentukan wilayah mana saja yang akan masuk ke Kota Bogor. Apalagi kajian itu juga akan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta sesuaikan dialog dengan daerah-daerah sekitar.

“Seperti apa, kebutuhan perluasan yang lebih strategis kemana, ke barat, timur, selatan atau kemana, jadi saya tidak bisa ngomong sekarang wilayahnya mana aja karena kajiannya belum ada,” jelas dia.

Bentuk Tim Kajian, Pemkot Bogor Tetap Lanjut Rencana Perluasan Wilayah

Kendati demikian, Bima menyebutkan bahwa ada dua kriteria wilayah yang dibutuhkan Kota Bogor. Pertama, wilayah yang bisa meningkatkan daya dukung terhadap perkembangan penduduk. Kedua, wilayah yang sejalan dengan konsep integrasi Jabodetabek.

“Nanti kan LRT masuk, paling lambat dua tahun lagi. Namanya dimekarkan harus sesuai dengan konsep Jabodetabek yang terintegrasi,” pungkasnya. (gal/pkl1/pkl6/pkl7/c)

Baca Juga