Beranda Bogor Raya

Pemkab Bogor Tak Rela Lepas Wilayahnya Masuk Kota Bogor

Wabup Iwan Setiawan

CIBINONG – RADAR BOGOR, Enam wilayah yang masuk rencana perluasan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memang belum ditanggapi serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Hanya jika itu terjadi, Pemkab bakal berjuang untuk mempertahankan wilayah yang menjadi aset tersebut.

Hal itu yang ditegaskan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Sebagai ilustrasi, Iwan mengatakan bahwa pengambilan wilayah itu tidak semudah yang diucapkan. Apalagi terkesan dipilih sendiri.

“Jangankan melepas wilayah, sepetak bidang tanah saja bagaimana ribetnya mengurus itu. Melepas aset itu tidak mudah, banyak yang sudah kita bangun jika dilepas begitu saja kan harus ada pertanggungjawabannya,” ketus Iwan saat Radar Bogor wawancarai usai Rebo Keliling (Boling) di Kecamatan Sukaraja, Rabu (17/7/2019).

Jika enam wilayah itu dilepas, harus ada lagi yang dirubah. Seperti merubah struktur neraca dalam aset tersebut. Harus ada perhitungan yang matang jika Pemkab melepas wilayah tersebut.

“Ini kan sama saja judulnya melepas aset. Mungkin beliau (Wakil Walikota Bogor,red) lebih tahu prosedur melepas aset itu. Dia juga kan pimpinan di kota, melepas aset ada prosedur yang ditempuh,” tegasnya lagi.

Iwan mengakui, enam wilayah yakni Desa Cibanon di Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Tamansari, Desa Gadog di Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Ciawi sangat berpotensi untuk menambah aset di Kabupaten Bogor.

“Apalagi di Cibanon sekarang ada sodetan baru di kilometer 42 itu kan. Itu prospek untuk pembangunan wilayah yang dilakukan Summarecon itu berpotensi sekali untuk Kabupaten Bogor. Masyarakat juga tahu, kita kan menjaga. Kita juga sudah keluar biaya banyak,” urainya.

Iwan meminta, Pemkot Bogor bisa kembali belajar soal tata cara bernegara dan segala peraturan yang harus ditempuh. Meski begitu, Iwan malah mengapresiasi keinginan Pemkot Bogor untuk menambah pelayanan masyarakat.

Namun, seharusnya ada etika pembicaraan antar internal pimpinan yang harus dibangun. Pembicaraan dengan masyarakat juga harus ditempuh. Jangan tiba – tiba lansung ‘curhat’ ke Gubernur Jawa Barat.

“Saya sih belum menyikapi serius. Tapi kan teman – teman kota yang punya keinginan. Sebagai pimpinan masyarakat Kabupaten Bogor kan belum mendengar suara masyarakat. Sebelum kemana – mana, bagusnya antar pimpinan itu ada pembicaraan lah. Bagusnya gitu,” pungkasnya. (dka)

Baca Juga