BOGOR-RADAR BOGOR, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mengebut sosialisasi gerakan masyarakat sehat (Germas). Rabu (17/7) pagi, dinas di bawah komando Mike Kaltarina, MARS, ini kembali melakukan upaya penguatan koordinasi dan konvergensi stunting bagi lintas program dan lintas sektor di Kabupaten Bogor.
Bertempat di Hotel Lorin Sentul, sosialisasi kali ini didampingi langsung sejumlah pakar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI).
Peran Perguruan Tinggi dalam pendampingan ini antara lain bekerja sama memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program.
Serta menyediakan bukti ilmiah mendukung pelaksanaan program melalui penelitian dan publikasi, kemudian transfer pengetahuan dan melakukan pengabdian masyarakat.
“FKM UI ditunjuk untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Erwin Suriana.
Sebagai informasi, secara global, 165 juta anak di bawah usia lima tahun menderita stunting atau tinggi badan lebih pendek dari usianya. Musababnya: kekurangan gizi yang kronis.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007-2018, angka prevalensi stunting di Indonesia menetap tinggi atau tidak mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 36,8 persen (2007), 35,7 persen (2010), 37,2 persen (2013), dan 30,8 persen (2018).
Dampaknya: anak-anak yang kurang gizi cenderung berprestasi buruk di sekolah dan putus lebih awal daripada teman-teman mereka yang bergizi lebih baik. Itu juga membatasi pekerjaan dan penghasilan mereka di masa depan.
Masa intervensi gizi terbaik adalah sejak kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan seorang anak. Jika terjadi kekurangan gizi seorang anak akan gagal berkembang optimal dan anak tersebut hanya memiliki sedikit harapan untuk mencapai potensi penuhnya.
Perbaikan gizi masyarakat, khususnya mengatasi masalah stunting, telah menjadi komitmen pemerintah pada pembangunan nasional dan komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, bertanggung jawab atas pencegahan dan penanggulangan stunting. Namun diperlukan program lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara konvergen dan efektif.
Upaya ini masih menghadapi masalah berupa perbedaan persepsi, masalah koordinasi, dan kualitas SDM. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi (PT) dapat membantu mengatasi masalah pemahaman tersebut serta mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan stunting oleh pemerintah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut Direktorat Gizi Masyarakat (Ditzi) Kemenkes menjalin kerja sama dengan PT, untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengelola program pencegahan dan penaggulangan stunting.
Dalam pelaksanaannya, Ditzi didukung oleh Institut Gizi Indonesia (IGI). Kegiatan dilakukan di berbagai tingkat baik di tingkat PT, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
Kegiatan di utama di tingkat PT adalah membentuk organisasi penurunan stunting di PT, melakukan berbagai workshop internalisasi konsep, analisis gizi kesmas, yang terdiri dari analisis-analisis masalah dan determinan, komunitas, kapasitas, dan pemangku kepentingan serta rencana program aksi pendampingan, juga audiensi kepada Dinkes dan Bappeda Kabupaten Bogor.
Sedangkan kegiatan utama di kabupaten meliputi audiensi dan advokasi penyusunan regulasi peraturan Bupati, rapat koordinasi tingkat kabupaten, perumusan rencana intervensi dan rencana anggaran masing-masing OPD, monitoring pelaksanaan kegiatan, evaluasi intervensi, dan rapat koordinasi pelaporan kegiatan pendampingan. Saat ini telah diselenggarakan pertemuan dan workshop baik di Kabupaten Bogor maupun di FKMUI.(*/ric)
