JAKARTA-RADAR BOGOR, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi bersama dengan Kelompok Kerja (pokja) satgas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi III dan IV untuk membahas evaluasi pelaksanaan investasi. Salah satunya, pokja membahas mengenai penyelesaian sengketa investasi yang masih banyak belum terselesaikan oleh pemerintah.
Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 353 sengketa investasi yang tercatat dalam laporan pokja IV. Dari jumlah tersebut, ada lebih dari setengah sengketa investasi yang belum diselesaikan. Bahkan dalam laporan tersebut, diketahui sengketa investasi itu tegolong besar.
“Memang ada kasus kasus yang cukup besar dan saya gak usah bilang lah,” kata Darmin usai melakukan rakor bersama Pokja III dan IV di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/7) dikutip dari jawapos.com.
Yang jelas, Darmin menyatakan akan kembali mengadakan rapat dengan kementerian atau lembaga (K/L) yang dianggap belum menyelesaikan follow up dari hasil pokja IV. Dorongan tersebut bisa jadi sekaligus menjawab keluhan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masalah investasi di Indonesia.
Dalam orasi politik pertamanya sebagai presiden terpilih di Sentul, Bogor, Minggu (14/7), Jokowi bahkan mengancam bagi siapa saja K/L yang menghambat atau mempersulit investasi akan dipangkas oleh mantan Wali Kota Surakarta tersebut. Apalagi sampai ketahuan melakukan pemungutan liar (pungli).
Sementara itu, menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM) Yassona Laoly saat ditemui awak media usai menghadiri rakor tersebut juga membenarkan salah satu pembahasan dari rakor tersebut membahas sengketa investasi. Yassona bilang, masih terdapat setengah sengketa investasi yang belum terselesaikan di Indonesia.
“Masih ada beberapa, nanti akan buat rakortas khusus untuk menyelesaikan (sengketa investasi),” kata Yassona.
Ia mengatakan, sengketa investasi tersebut diketahui melibatkan banyak pihak. Entah dari Kementerian, daerah, maupun swasta yang terlibat sengketa investasi. Namun, pihaknya berjanji akan menyelesaikan sesuai perintah presiden Jokowi. (JPG/magang-damar)
