JAKARTA-RADAR BOGOR, Sejumlah tokoh muda yang dinilai berpotensi mengisi kursi menteri tak hanya berhenti di tataran survei. Partai masing-masing ternyata telah menyodorkannya ke presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Meutya Hafid, misalnya. Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan, partainya sudah menyodorkan 10 nama. Dan, dia tidak memungkiri kalau Meutya, 41, yang kini menjabat ketua Badan Pemenangan Pemilu Bappilu) Bidang Media dan Opini Golkar termasuk salah satunya.
Bamsoet optimistis akan banyak sosok muda yang menjadi pembantu presiden untuk periode 2019-2024. ”Tapi, juga sangat bergantung kebutuhan Pak Jokowi,” katanya di Jakarta kemarin (8/7) dikutip dari jawapos.com.
Bamsoet tak menyebut terperinci siapa saja 10 nama yang telah disodorkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. ”Yang pasti, dari 10 nama itu, 2 orang saya dukung 1.000 persen,” ujar politikus yang juga ketua DPR tersebut.
Yang dimaksud adalah Airlangga yang kini menjabat menteri perindustrian dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. ”Karena beliau berdua kinerjanya bagus. Layak dipertahankan,” imbuhnya.
Maret lalu lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI) merilis nama tokoh-tokoh muda yang layak dipertimbangkan menjadi calon menteri. Nama-nama tersebut didapat dari hasil survei terhadap 110 pakar dari berbagai bidang. Mulai akademisi, parpol, ormas, mahasiswa, kalangan profesional, budayawan, hingga praktisi pemerintahan.
“Nama-nama mereka masih relevan untuk diusulkan saat ini kepada presiden,” terang Direktur Eksekutif ASI Ali Rif’an (Jawa Pos, 8/7).
Dari kalangan profesional, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak berada di posisi teratas usulan para pakar. Sedangkan dari parpol, nama tokoh Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoono berada di puncak usulan.
Dalam surveinya, terang Ali, dia meminta para pakar menilai lima aspek. Integritas dan rekam jejak, kompetensi dan kapabilitas, inovasi dan kreativitas, komunikasi publik dan pengaruh sosial, serta aspek manajerial dan kemampuan memimpin. Tokoh yang mendapat nilai rata-rata tertinggilah yang direkomendasikan menjadi bahan pertimbangan Jokowi-Ma’ruf.
Di Partai Nasdem, anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, nama-nama calon menteri sudah disampaikan Ketum Nasdem Surya Paloh ke Jokowi. ”Sudah diserahkan ke ketua umum,” kata Taufiqulhadi.
Terkait dengan kemunculan nama Prananda Paloh, 30, anggota DPR yang juga putra Surya Paloh, Taufiqulhadi tidak bisa menepis. Menurut dia, ke depan pemerintah harus ditopang figur-figur pemuda. ”Anak muda identik dengan inovasi dan terobosan. Saya kira positif,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga menyodorkan 10 nama ke Jokowi. Dari PKB, salah satu tokoh muda yang banyak disebut adalah Lukmanul Hakim, 36, wakil Sekjen sekaligus anggota DPR.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto mengingatkan bahwa menteri muda tidak boleh sekadar menjadi simbol. Simbol yang dimaksud adalah angka, yakni berusia muda. Dalam arti sekadar memenuhi keinginan presiden untuk memiliki kabinet berisi tokoh milenial.
Lebih dari itu, calon menteri milenial harus layak secara substantif. Dia mesti memenuhi sejumlah syarat untuk bisa dipertimbangkan sebagai menteri, yang akan mengemban tugas yang begitu kompleks.
Yang pertama, dia harus punya basis kompetensi. ”Terutama di leading sector yang dibutuhkan Pak Jokowi,” terangnya kemarin.
Kemudian, dia juga harus berintegritas. Jangan sampai Jokowi memilih anak muda yang punya potensi masalah di kemudian hari. Baik hukum maupun moral. Integritas menjadi syarat mutlak selain kompetensi. Sebab, itu berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
Yang tidak kalah penting adalah kemampuan manajerial. Gun Gun mengingatkan, Jokowi menginginkan seorang eksekutor yang kuat. Artinya, dia harus cepat dan tepat.
Bila tidak punya pengalaman mengelola organisasi atau aktivitas manajerial lainnya, akan berat. Sebab, memimpin sebuah perusahaan saja tantangannya sudah berbeda dengan memimpin birokrasi dengan ASN (aparatur sipil negara) di dalamnya.
Lukmanul Khakim, saat dihubungi Jawa Pos (7/7), mengaku belum memikirkan soal namanya yang mulai disebut sebagai calon pengisi kabinet. “Terserah Pak Jokowi, itu hak prerogatif presiden,” katanya.
Adapun Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Saddam Al Jihad menilai, sosok aktivis juga layak mengisi kursi kabinet. Menurut dia, anak muda yang telah ditempa dalam gerakan mahasiswa sudah teruji dengan segala dinamika. ”Di pemerintahan pasti banyak dinamika. Kalau aktivis sudah teruji,” kata Saddam.
Dia lantas menyebut sejumlah nama yang layak mengisi pos menteri. Semuanya adalah anak muda yang tergabung dalam aktivitas Cipayung. Di antaranya, drg Arief Rosyid, mantan ketua umum PB HMI yang juga dokter gigi dan kini Plt Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI). Arief dinilai potensial mengisi kabinet sesuai bidangnya. Yaitu, kesehatan.
Ada juga nama Aminudin Ma’ruf, mantan ketua umum PB PMII. Dia ikut berjuang memenangkan Jokowi-Ma’ruf dengan menjabat Sekjen Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi). ”Visinya jelas. Nasionalis dan religius,” ujar Saddam.
Mantan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sahat Martin Sinurat juga dinilai layak. Nama keempat yang dimunculkan adalah Twedy Noviady Ginting. Dia mantan ketua presidium GMNI selama dua periode.
Dia disebut sosok muda nasionalis yang bisa menjaga Pancasila sebagai ideologi pemersatu. ”Dalam waktu dekat ini, kami ada rencana audiensi dengan Pak Presiden. Mendorong agar representasi anak muda direkrut ikut membangun bangsa,” tandasnya
Bagi Gun Gun, mengangkat menteri muda pada prinsipnya tidak menjadi soal. Sebab, sejumlah negara juga bisa dikatakan cukup berhasil dengan menteri mudanya.
Bila Jokowi sampai blunder dalam mengambil menteri muda, kemudian menteri itu di-reshuffle di tengah jalan karena kinerjanya kurang baik, akan jadi preseden buruk. Bukan hanya bagi Jokowi, melainkan juga yang utama bagi anak-anak muda secara keseluruhan. ”Itu akan mengganggu persepsi publik atas migrasi anak-anak muda ke jalur formal politik di jabatan strategis seperti menteri.” (JPG/magang-damar)
