Beranda Metropolis

Wujudkan Visi Kota Ramah Keluarga, Pemkot Bogor Tekankan Tiga Program Prioritas, Apa Saja?

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat memaparkan tiga program prioritas dalam Musrenbang di IICC Botani Square, Senin (24/6/2019). Nelvi/Radar Bogor

BOGOR-RADAR BOGOR, Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto – Dedie A Rachim, memiliki tiga program prioritas Kota Bogor untuk mewujudkan visi Kota Ramah Keluarga.

Antara lain peningkatan kualitas hidup warga, infrastruktur pembangunan wilayah dan reformasi birokrasi.

Wali kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, semua rencana yang tertuang dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa segera dianggarkan untuk bisa direalisasikan. Karena akan percuma jika direncanakan tapi tidak dianggarkan.

“Makanya saya cek lagi dengan pak wakil apakah itu masuk di penganggaran semuanya. Seperti infrastruktur transportasinya, anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, anggaran untuk meningkatkan reformasi birokrasi. Jadi direncanakan, dianggarkan dan diawasi,” ujarnya kepada Radar Bogor usai Musrenbang RPJMD tahun 2019-2024 di IPB International Convention Center Botani Square, kemarin (24/6).

Bima juga menegaskan bahwa prinsip The Right Man on The Right Place akan ditegakkan. Kali pertama, tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Kota Bogor diamanahkan untuk memimpin wilayah strategis sebagai seorang Lurah dengan harapan mendorong layanan di tengah warga.

“Ke depan lurah-lurah akan seperti ini, bukan lagi ASN senior yang sudah tidak mampu lagi berkarya, yang muda justru di wilayah, termasuk Camat, itu harus orang-orang yang mampu bergerak cepat di wilayah,” jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menuturkan, dalam mewujudkan tiga misi Kota Bogor, yaitu Bogor Kota yang cerdas, Bogor Kota yang sehat dan Bogor Kota yang sejahtera, pembangunan yang akan dilaksanakan harus memperhatikan aspek sosial, perekonomian dan yang lainnya.

Oleh karena itu masukan-masukan dari audiens perlu diakomodir dengan baik. “Untuk melakukan pemerataan pembangunan dimulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat Kota Bogor, lurah selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) diharapkan dapat memanfaatkan anggaran dana kelurahan maupun anggaran yang didapat dari APBD untuk melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Erna Hernawati menuturkan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, Bappeda Kota Bogor telah melaksanakan tahapan demi tahapan seperti konsultasi publik, kesepakatan antara DPRD dan Walikota Bogor mengenai rancangan awal RPJMD Kota Bogor 2019-2024, konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat dan lain sebagainya.

“Selanjutnya hasil Musrenbang pada hari ini akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024,” ucapnya.

Erna berharap seluruh peserta Musrenbang yang diikuti oleh 400 peserta mewakili seluruh komponen pemangku kepentingan di Kota Bogor.

Mulai dari unsur Muspida Kota Bogor, DPRD Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, komunitas, Bupati, Walikota, Dunia usaha, Asosiasi, BUMD/BUMN unsur mahasiswa, badan, lembaga, instansi, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat sebagai pemangku kepentingan di Kota Bogor, dapat secara aktif memberikan sumbangsih pemikiran demi terwujudnya Visi dan Misi pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

“Dan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Bogor dalam rencana dapat diselaraskan dan menjadi bagian pembangunan daerah Kota Bogor 2019-2024,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Oktorialdi mengapresiasi Visi dan Misi Kota Bogor 2019-2024 dalam mewujudkan sebagai kota yang ramah bagi keluarga. Menurutnya, visi dan misi tersebut sejalan dengan program prioritas skala Nasional.

“Kota layak untuk keluarga juga masuk dalam program prioritas di nasional. Jadi sudah sinkron antara program kebijakan pusat dan program kebijakan daerah. Dalam program nasional, turunannya ada juga pembahasan mengenai pembangunan perkotaan yang sinkron dengan daerah,” pungkasnya. (gal/c)

Baca Juga