BOGOR-RADAR BOGOR, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk meminta penjelasan progres pembangunan Masjid Agung yang terancam molor.
Tak hanya DPUPR, wakil rakyat yang fokus pada infrastruktur ini juga akan memanggil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mahpudi Ismail menegaskan akan segera memanggil DPUPR Kota Bogor dan Bagian PBJ Setda Kota Bogor untuk memastikan kendala apa yang dihadapi sehingga lelang pekerjaan belum juga dilaksanakan.
Setelah itu, mencari upaya agar pekerjaan senilai Rp15 miliar yang sudah dianggarkan tahun 2019 ini bisa berjalan untuk direalisasikan.
“Akan kita adakan upaya pemanggilan dinas terkait, jangan sampai jika ada masalah di kemudian hari ada indikasi pembiaran, secara tupoksi pengawasan APBD dari Komisi III,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (24/6).
Menurutnya, bisa saja pekerjaan tertunda lantaran waktu yang sudah memasuki pertengahan tahun 2019. Kendati demikian, Komisi III akan berupaya maksimal mendorong agar infrastruktur yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak itu bisa berjalan.
“Ya, tidak mungkinlah, tapi terlepas dari hal itu kita akan berupaya maksimal mendorong, pasalnya ini adalah infrastruktur yang menguasai hajat hidup orang banyak, terutama tempat sarana ibadah yang selama ini lama terbengkalai seperti,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Bogor Bagus Maulana mengungkapkan bahwa terancam molornya pembangunan sama juga mengancam eksistensi umat untuk beribadah.
Menurutnya menjadi miris ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor gencar membangun disektor lain sementara Masjid Agung yang menjadi salah satu ikon Kota Bogor masih terbengkalai hingga saat ini.
“Kita dorong pemerintah untuk lebih serius menangani soal pembangunan ini, kasihan jamaah yang rindu kemegahan masjid Agung dimana menjadi salah satu pusat eksistensi umat Islam di Kota Bogor,” pungkasnya. (gal/c)
