Beranda Metropolis

Punya Catatan Khusus, Dishub dan Satpol PP Jadi Sorotan Bima Arya

Walikota Bogor Bima Arya didampingi Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim, saat berbincang dengan sejumlah PKL di Pasar Kebon Kembang, pada sidak, Senin (10/6/2019). Nelvi/Radar Bogor

BOGOR-RADAR BOGOR, Proses penyegaran di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan terus dilakukan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto – Dedie A Rachim tahun ini.

Pasca melakukan proses rotasi, mutasi dan promosi pada 265 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional, selanjutnya pasangan yang memiliki visi mewujudkan Kota Ramah Keluarga ini akan melakukan pergeseran Kepala Dinas usai melakukan proses open bidding pada jabatan pimpinan yang saat ini kosong.

Seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat dan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor.

“Sekarang kan ada beberapa yang kosong, Bapenda, Inspektorat dan Dirut RSUD, disitu akan dilakukan open bidding. Setelah itu ada open bidding lagi mengisi kekosongan yang ada, jadi rangkaian ini berjalan terus,” ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto kepada Radar Bogor.

Bima menegaskan semua dinas akan dievaluasi. Namun, yang menjadi sorotannya adalah Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Bima ingin ada akselerasi di dua dinas tersebut untuk membantunya merealisasikan program-program lima tahun ke depan.

“Nanti akan dievaluasi semua, terutama dinas prioritas berikutnya, Dishub dan Pol PP akan diprioritaskan, akan ada penyegaran,” tegas dia.

Bima mengaku memiliki banyak catatan terhadap dua dinas tersebut. Baik prestasi maupun catatan khusus. Hal itu pun sama dengan dinas-dinas lain yang ada di Kota Bogor. Namun terpenting baginya ASN tidak boleh diam pada satu dinas saja. Sehingga harus ada proses perpindahan.

“Banyak (catatan), semua dinas ada. Ada prestasi, ada juga catatan. Pol PP ada hal-hal yang perlu di apresiasi, Dishub juga sama. Tapi ke depan ini kan semuanya berputar,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Kota Bogor Herry Karnadi mengungkapkan, proses rotasi dan mutasi dalam satu pemerintahan merupakan kebijakan dan hak prerogatif Walikota Bogor.

Pada prinsipnya dia siap jika memang Walikota memiliki catatan demi kebutuhan jalannya roda pemerintahan di Kota Bogor.

“Beliau yang punya hak untuk melihat bagaimana yang perlu untuk organisasi secara keseluruhan, prinsipnya saya siap ditempatkan dimana pun,” ungkapnya.

Saat ini, kata Herry, ada beberapa PR di internal Pol PP yang perlu di selesaikan. Salah satunya kebutuhan personil di lapangan. Saat ini anggota yang bertugas di lapangan hanya sekitar 160 orang.

Sementara idealnya sebanyak 300 orang. Namun penambahan itu tak dapat dilakukan lantaran aturan pengangkatan anggota harus dari ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

“Idealnya saya hitung 150 orang penambahan. Itu bisa menjangkau tujuh tahun masih aman. Tapi paling tidak saya minta penambahan 100 personil untuk jangkau tiga tahun ke depan,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dishub Kota Bogor Rahmawati. Dia mengaku siap jika Walikota Bogor memiliki kebijakan untuk melakukan proses penyegaran dalam dinasnya.

“Saya sudah siap sekali. Dimanapun ditempatkan. Istilahnya kalau ASN ditempatkan dimanapun siap,” katanya.

Memang menurut Rakhmawati catatan penting Pemkot Bogor terhadap dinasnya lantaran program rerouting dan konversi angkutan yang belum berjalan maksimal.

Sebab dari semua kegiatan Dishub hanya target dari dua program tersebut yang belum tercapai. Bukan tanpa sebab. Pasalnya program itu perlu kesiapan dari semua pihak tidak hanya Dishub.

Dia melihat, sekuat-kuatnya Dishub namun tanpa adanya dukungan dari semua pihak untuk merealisasikan program itu akan dirasa percuma.

“Memang fokus ke rerouting dan konversi saja, karena itu bukan program gampang, itu menyangkut hajat hidup orang banyak, banyak aspek yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan,” pungkasnya. (gal/c)

Baca Juga