25 radar bogor

Jalur Alternatif Hanya Tekan Kemacetan 20 Persen, Bupati : Paling Masuk Akal Jalur Puncak Dua

CISARUA-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menilai keberadaan jalur alternatif yang berada di kawasan Puncak Bogor hanya mampu mengurai kemacetan sekitar 20 persen di Jalur Puncak. Sehingga, perlu ada solusi untuk mengatasi kemacetan di Selatan Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan, untuk mengurai kemacetan, perlu dilakukan pelebaran jalan terhadap sejumlah jalur alternatif yang berada di kawasan Puncak Bogor. Karena, keberadaan jalur alternatif tersebut memiliki kondisi macet yang sama.

“Karena jalannya kecil. Sehingga jalur alternatif juga sama macetnya. Sedangkan untuk pelebaran jalan butuh waktu yang cukup lama. Kalau kondisi jalur alternatif yang sekarang hanya bisa mengatasi tidak sampai 20 persen,” jelas Ade kepada Radar Bogor, kemarin. .

Ia menyebutkan, terdapat dua jalur alternatif dari Simpang Gadog menuju Cisarua. Diantaranya, Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang melintasi Desa Gadog dan Jalur Lingkar Utara (JLU) melalui Desa Cipayung Girang.

Akan tetapi, lanjut dia, untuk kondisi kedua jalur tersebut sebagian besar belum bisa dikatakan layak dilalui kendaraan roda empat. “Paling masuk akal Jalur Poros Tengah-Timur (PTT) atau Jalur Puncak Dua untuk mengatasi kemacetan di Puncak,” tutur AY.

Berkaitan dengan upaya Pemkab Bogor, sambung AY, pihaknya juga telah mendesak Kementrian PUPR untuk merealisasikan pembangunan Jalur Puncak Dua.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Bogor AKP, Fadli Amri mengatakan, memang harus ada jalur baru yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan maupun kepadatan di kawasan Puncak Bogor.

Lanjut Fadli, jika melihat kapasitas jalan eksisting yang ada dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melintas, bisa dikatakan sudah tidak memadai.

“Jadi perlu rute baru. Maksudnya, mungkin ada Jalur Puncak Dua. Atau memaksimalkan rute alternatif yang ada. Seperti, rute di wilayah Cileungsi-Jonggol ataupun jalur alternatif di Sukabumi. Banyak cara, tapi jalan tersebut harus siap dilintasi masyarakat,” pungkasnya. (drk/c)