CIBINONG–RADAR BOGOR, Lebih dari 134.558 warga Kabupaten Bogor sudah menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007 hingga 2019. Penerima PKH di Kabupaten Bogor ini tersebar di 40 kecamatan di 434 desa atau kelurahan.
Wakil Bupati Iwan Setiawan mengatakan, pengembangan PKH mampu mendorong perubahan sikap mental dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran, terbukti setelah beberapa tahun menerima bantuan untuk meringankan beban keluarga di bidang kesehatan dan pendidikan. “Sasarannya terutama adalah keluarga yang hingga saat ini masih tergolong keluarga sangat miskin,” kata Iwan.
Menurutnya, kualitas keluarga sangat menentukan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Artinya keluarga-keluarga yang berkualitas merupakan fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan keluarga harus menjadi prioritas program. “Salah satunya diwujudkan dengan PKH ini,” papar dia lagi.
Terpisah, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim rasio angka kemiskinan dan rasio kesejangan sosial menurun. Sesuai survey Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September tahun 2018 lalu, BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan dan rasio kesejangan sosial bisa ditekan kembali,” ujarnya
Ia juga menambahkan upaya menurunkan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan sosial tidaklah sederhana, apalagi dua indikator ini terjadi secara bersamaan. Agus menjelaskan turunnya angka kemiskinan dan rasio kesenjangan sosial ini berkat kerja para ribuan àtau puluhan ribu pendamping PKH.
“Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan sosial ini juga berkat peran atau kerja keras pendamping PKH, kita berdoa semoga hasil survey BPS pada awal tahun ini hasilnya bisa lebih baik dari saat ini yang berarti kita berhasil memerangi kemiskinan,” jelasnya.
Masih kata Agus, program bantuan ini bisa segera mendorong para KPM untuk dapat menjadi keluarga mandiri. “Tahun 2018 kami telah berhasil mencetak 600 ribu KPM mandiri. Mereka saat ini sudah memulai usahanya masing masing, “terangnya.
Agus menjelaskan, pihaknya menargetkan sebanyak 800 ribu KPM bisa lulus menjadi KPM mandiri di tahun 2019. Dirinya sadar, bahwa diluar sana masih banyak warga yang mempunyai hak untuk mendapatkan sentuhan perlindungan sosial melalui program PKH.
“Karena anggaran dari pemerintah tidak bisa menyentuh semuanya. Harus ada tahapan, semakin cepat kita membentuk KPM mandiri, maka semakin cepat mereka yang mengantri akan masuk program PKH dan BPNT ini,” tandasnya.(wil/c)
