BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mengambil langkah berani.
Kali ini terkait pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Katulampa yang notabene asetnya belum diserah terimakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Terlebih, pembangunan fasilitas ketersediaan air bersih tersebut masih terbelit kasus rasuah dibawah penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kendati demikian, pemkot dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan nya, akan tetap mengoperasionalkan SPAM untuk keperluan pendistribusian air ke zona Bogor Utara dan sebagian Bogor Timur, pada pekan depan (23/4).
Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Pakuan Deni Surya Senjaya mengatakan, sejatinya pembangunan SPAM Katulampa telah rampung pada 2018.
Pekan depan, pihaknya tetap akan menggelar seremoni untuk kegiatan serah terima operasional bersama pihak Satuan Kerja, Konsultan dan pelaksana proyek.
“Rencana ada serah terima operasional dulu karena itu yang penting, sedangkan penyerahan asetnya nanti,” ujarnya kepada Radar Bogor, Minggu (14/4/2019).
Dengan beroperasinya SPAM Katulampa, kata Deni, maka dipastikan pendistribusian air kepada pelanggan di zona Bogor Utara dan sebagian Bogor Timur akan lancar. Sebab pengalirannya sebesar 300 liter perdetik.
“Insyaallah bisa mengaliri beban pelayanan di zona empat, Bogor Utara dan sebagian Bogor Timur,” katanya.
Deni menerangkan, sebelum SPAM Katulampa beroperasi, PDAM Tirta Pakuan melakukan antisipasi dengan menambah beberapa pasokan untuk pendistribusian kepada pelanggan.
Mulai penambahan pasokan dari Water Treatment Plant (WTP) Dekeng menjadi 9.000 liter dengan menyambung pipa hingga memperbaiki alat-alat yang ada agar berfungsi maksimal.
Namun, tetap saja solusi utama pendistribusian agar menjadi lebih baik sampai kepada pelanggan adalah SPAM Katulampa. “Permanen solusinya ada di Spam Katulampa karena besarnya 300 liter perdetik,” tuturnya.
Saat ini, tambah Deni, pihaknya akan fokus kepada zona Bogor Barat. Sebab harus dilakukan pembesaran pipa distribusi yang saat ini masih berkapasitas kecil.
Selain itu juga akan dibangun reservoir untuk menampung cadangan air. Direncanakan 2020 semua zona di Kota Bogor akan teraliri dengan baik.
“Rencananya bertahap, karena sekarang sedang pembangunan inlet PAM, mudah-mudahan tahun 2020 sudah selesai dan semua pelanggan PDAM Tirta Pakuan bisa teraliri dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Walikota Bogor Ade Sarip Hidayat mengungkapkan, belum diserahterimakan aset SPAM Katulampa dari Kementerian PUPR kepada Pemkot Bogor dalam hal ini PDAM Tirta Pakuan membuat beberapa rencana pembangunan pipa terhambat.
Padahal sebelumnya, Pemkot Bogor berupaya untuk melakukan pergeseran anggaran untuk kepentingan penyambungan pipa dari SPAM Katulampa ke rumah-rumah pelanggan.
Karenanya dia berharap penyerahan aset bisa dilakukan segera agar segala kebutuhannya bisa teranggarkan.
“Kami berharap bisa segera diserahkan, kalau sudah diserahkan bisa kita manfaatkan dan tidak salah ketika kita juga melakukan action dan pembangunan saluran,” ungkapnya.
Bagi Ade, pipa-pipa yang belum tersambung harus segera dituntaskan. Dia juga mendorong agar Pemerintah Pusat bisa segera menyelesaikan status hukum dari aset yang sangat diperlukan Pemkot Bogor itu.
“Terkait status hukumnya mohon segera di kaji dan analisa untuk kepentingan umum dan pipa yang belum nyambung harus dituntaskan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, penyerahan aset SPAM Katulampa tertunda dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka kasus suap terkait proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.
“Setelah melakukan pemeriksaan 1X24 jam dilanjutkan gelar perkara, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan delapan orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Minggu (30/12/2018) dini hari, seperti dikutip Antara.
Ke-delapan tersangka itu yakni, Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL). Empat tersangka ini diduga sebagai pemberi suap.
Sementara, mereka yang diduga penerima suap adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.
Saut menjelaskan suap diterima untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.
“Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah,” ungkap Saut.
Dari hasil penelusuran KPK, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare diduga menerima Rp 350 juta dan 5.000 dollar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.
“MWR (Meina Woro Kustinah) menerima Rp 1,42 miliar dan 22.100 dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. TMN (Teuku Moch Nazar) Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala. DSA (Donny Sofyan Arifin) Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1,” ucap Saut. (gal/d)
