BOGOR–RADAR BOGOR,Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya akhirnya menunjukkan sikap politiknya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu terang-terangan mendukung pasangan capres Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Dukungan Bima kepada pasangan 01 disampaikannya langsung pada acara bertajuk “Speak Up Satukan Suara” di Gedung Puri Bengawan Kota Bogor, tadi malam.
Mengenakan kaus berwarna merah bergambar logo 01, Bima mengatakan, hidup itu sebuah pilihan, dan dirinya memilih Jokowi di pilpres.
“Insyaallah saya siap atas segala risikonya,” ujar Bima kepada awak media.
Dia mengaku siap menghadapi konsekuensi ”melawan” keputusan partai yang berseberangan dengan pilihan politiknya.
Termasuk dipecat dari PAN, partai yang membesarkannya. Sebagaimana diketahui dalam Pilpres 2019, PAN merupakan pendukung utama pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi.
“Konsekuensinya insyaallah saya siap dengan segala risikonya. Bagi saya tidak ada pilihan lain,”tegasnya.
Menurut Bima, memilih pasangan 01 sebenarnya sejalan dengan warna partai, yang dianggapnya lahir dari rahim reformasi, yakni platform nasionalis dan pluralis.
“Bagi saya kalau bicara itu, semestinya PAN ada di 01,” bebernya.
Dia mengaku tak khawatir jika akhirnya keluar dari partai yang telah mengantarkannya terpilih kembali menjadi Wali Kota Bogor periode 2019–2024 tersebut.
Bahkan suami Yane Ardian itu mengaku sudah banyak partai yang mengajaknya bergabung. Namun hingga kini tidak ada rencana eksodus ke partai lain.
“Kalau diajak banyak, tapi saya ikut mendirikan PAN, hati saya masih di sini, tidak terbesit keluar dari PAN,” paparnya.
Kenapa baru sekarang terang-terangan resmi mendukung Jokowi? Bima mengaku sengaja mendeklarasikan dukungan tersebut pascapurna jabatan sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dengan alasan menghormati Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan
“Karena janji saya kepada ketum untuk netral. Kan sekarang saya bukan kepala daerah,” tandasnya.
Deklarasi dukungan semalam juga hadir sejumlah tokoh, artis dan petinggi partai PDIP. Di antaranya Ustaz Yusuf Mansyur, aktivis 98 Wanda Hamidah, Budiman Sujatmiko dan Gisel.
Sebelumnya, DPP PAN akan bersikap tegas jika ada kepala daerah dari partainya yang mendukung selain Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Sekjen PAN Eddy Soeparno akan menjewer si kepala daerah tersebut.
“Jadi kalau ada kepala daerah PAN, kemudian sudah diberi kebebasan seperti itu masih mendukung calon yang tidak didukung oleh PAN, ya saya sebagai sekjen punya hak dan punya wewenang untuk jewer satu-satu. Dan itu sanksi organisasi akan kami berlakukan, tidak terkecuali. Meskipun dia adalah kader unggulan, dia berada di daerah yang sangat strategis, tidak, disiplin organisasi akan saya tegakkan. Dan saya konsekuen,” ujar Eddy dalam diskusi di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Eddy mencontohkan pemberlakuan sanksi organisasi kepada salah satu bupati di Sumatra Barat yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Eddy memberikan pilihan kepada kader tersebut untuk memilih mengundurkan diri atau dipecat.
“Kami berikan yang bersangkutan pilihan, ‘Pak Bupati, Anda memiliki karier politik masih panjang, Anda pilih aja, Anda mengundurkan diri, atau kita pecat’. Akhirnya beliau memilih untuk mengundurkan diri. Begitu pula di tempat yang lain. Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, kemarin juga ada Labuhan Batu Selatan ya, itu mekanisme organisasi akan dijalankan,” jelasnya.
Eddy menuturkan sanksi organisasi akan diberlakukan kepada setiap kader PAN yang melanggar aturan tersebut. (dka/d)
