BOGOR-RADAR BOGOR, Kota Bogor masih minim jembatan penyeberangan orang (JPO). Terutama di pusat kota yang arus lalu lintas kendaraannya sangat padat. Terlebih di beberapa jalur yang ruas jalannya lebar.
Selama ini, kota Bogor hanya memiliki tiga JPO di pusat kota, di antaranya di Jalan Padjajaran (dekat Terminal Baranangsiang), JPO Stasiun Bogor dan di Jalan Veteran, lalu terbantu dengan akses underpass di depan Kampus IPB Padjajaran. Di luar itu tidak ada lagi.
Natasha Zamira, warga kawasan Jalan Soleh Iskandar mengaku ngeri manakala ia hendak menyeberang jalan. Terutama di jalan besar yang kendaraannya lalu lalang dengan kecepatan yang tinggi.
“Mungkin karena cewek kali yah jadi takut. Tapi memang butuh (JPO) loh. Jadi nyeberang gak pakai was-was,” ujar dia.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Dody Wahyudin mengatakan, tahun ini pihaknya berencana membangun dua JPO yang akan berada di Jalan Pajajaran tepatnya di simpang Jambu Dua dan Jalan Pajajaran tepatnya di depan Masjid Raya Bogor.
“Untuk sementara dua lokasi itu dulu, karena berdasarkan survey kita disitu banyak pola pergerakan, sehingga kalau JPO terbangun tidak mubazir,” ujarnya kepada Radar Bogor, Minggu (24/3/2019).
Rencana itu dikuatkan dengan hasil Detail Engineering Desain (DED) yang telah selesai dibuat pada 2018 lalu. Dengan begitu, kata Dody, anggaran pengadaan yang belum masuk ke APBD 2019 Kota Bogor itu bisa tercover anggaran bantuan baik dari pemerintah pusat ataupun provinsi.
“DED sudah dibuat 2018, jadi kalau ada bantuan pemerintah pusat atau provinsi kita usulkan dan mohonkan dengan DED itu,” tuturnya.
Belum teranggarkannya rencana pengadaan JPO pada APBD 2019 Kota Bogor, kata Dody, karena DED yang baru saja selesai di akhir tahun 2018. Berdasarkan hitungan, kebutuhan satu unitnya bernilai ratusan juta.
“Lumayan signifikan, kisarannya ratusan juta satu JPO tapi tergantung desain dan spesifikasi teknis juga,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan Dody bahwa selain dua lokasi tersebut ada lokasi lain yang dirasa sangat memerlukan JPO juga. Lokasinya berada di Jalan Soleh Iskandar. Sebab lebar jalan membuat masyarakat kesulitan menyebrang. Namun karena jalan tersebut kewenangan pemerintah pusat maka harus di koordinasikan jika ingin pengadaan JPO.
“Itu jalan nasional, kalau nantinya direncanakan tetap harus mengundang juga baik itu BPTJ atau Kementerian PUPR, karena jujur urgen itu banyak tapi terkendala anggaran,” pungkasnya. (gal/c)
