JAKARTA-RADAR BOGOR,Wacana penghapusan UN yang dicanangkan oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mendapatkan pertentangan dari Wapres Jusuf Kalla (JK). Kepada awak media, JK menyatakan bahwa UN sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Penolakan tersebut membuat Sandiaga Uno angkat bicara. Alumnus George Washington University itu menghargai pendapat JK. Namun, dia bersikukuh bahwa UN masih menjadi beban siswa.
“Ada yang setuju ada yang tidak setuju, mari kita buka diskursus. Kami meyakini bahwa kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri belum merata dan ujian nasional itu mengakibatkan pola-pola di mana sekolah mengejar tingkat kelulusan itu dengan cara-cara yang membebani siswa, pendidik, dan itu sangat tidak fair, tidak adil,” kata Sandi di Jakarta, Rabu (20/6).
Sandi mengungkapkan punya langkah yang lebih revolusioner dengan memutuskan menghapus UN dan mengganti penelusuran minat dan bakat siswa. Dia menambahkan, negara-negara maju sudah menghapus UN lantaran biayanya sangat besar.
“Itu (UN) biayanya besar sekali. Ada banyak (uang) yang bocor dan lain sebagainya. Yang lebih penting, pendidikan menghasilkan peserta didik yang tuntas berkualitas, memiliki kecerdasan, kecakapan, budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, ini bisa dilakukan bukan dengan standarisasi,” terangnya.
Nantinya, kata Sandi, penelusuran minat dan bakat akan dilakukan dengan standar masing-masing sekolah dengan kearifan lokalnya. Cara ini telah banyak dilakukan di luar negeri. Karenanya jika terpilih, dia akan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan.
“Tentunya ini akan cocok untuk Jakarta mungkin standar tinggi. Tapi untuk daerah lain bisa disesuaikan dan modelnya sudah banyak kok di luar negeri. Sudah sangat lazim dipakai,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sandi menuturkan, Indonesia adalah negara besar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 500 lebih kabupaten dan kota. Menurutnya, tingkat kualitas pendidikannya pun masih beragam.
“Untuk memukul rata seperti itu (dengan UN) agak sulit. Itu sudah dicoba berkali-kali dan belum ada yang berani karena ini nggak populis. Di saat pemilu begini Prabowo-Sandi ambil keputusan, what’s right for the country should be introduce,” jelas Sandi.
“Jadi jangan karena takut kehilangan elektoral, kami tidak memberikan tawaran kebijakan yang Insya Allah membuat sistem pendidikan kita lebih adil, berkualitas, akses pendidikan juga kami tingkatkan, dan yang penting adalah kualitas pendidik itu sendiri yang selama ini juga masih menyisakan banyak masalah,” tambahnya.
Diketahui, JK menyebut usulan cawapres nomor urut 02 soal penghapusan UN berbahaya bagi kualitas pendidikan. Sebab menurut JK, UN sejatinya bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan berbagai daerah di Indonesia.
“Ujian nasional itu juga ada hubungannya dengan undang-undang pendidikan, karena di situ, di undang-undang pendidikan itu pemerintah harus secara teratur mengevaluasi pendidikan,” ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
UN, menurut JK, merupakan cara untuk mengevaluasi pendidikan nasional. Sebaliknya, tidak ada parameter yang jelas untuk mengukur kualitas pendidikan Indonesia apakah maju atau mundur jika UN dihapuskan.
JK juga menyatakan heran dengan rencana Sandi yang menggantikan UN dengan penelusuran minat dan bakat (PMDK). Dia mempertanyakan bagaimana cara menguji minat dan bakat siswa, dengan banyaknya jumlah siswa per tahun.
“Itu dibutuhkan berapa siswa tiap tahun. Misalnya 5 juta siswa, bagaimana bisa menguji bakatnya 5 juta orang setahun? Itu bagaimana caranya?” tutupnya. (JPG)
