25 radar bogor

Bus Trans Pakuan Segera Beroperasi Lagi, Berikut Rute dan Jam Operasionalnya

Bus Transpakuan
Bus Transpakuan

BOGOR-RADAR BOGOR, Setelah lama tak berjalan, dalam waktu dekat ini Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) akan mengoperasikan lima unit bus Trans Pakuan bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang selama ini terparkir sia-sia di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.

Saat ini, perusahaan plat merah itu sedang mengurus segala administrasi Biaya Balik nama (BBN) sekitar Rp22 juta. Jika dikalikan lima unit berarti total uang yang harus dikeluarkan PDJT sekitar Rp110.000.000.

Dijelaskan Pelaksana Tugas (Plt) PDJT, Endang Suherman menjelaskan, dari delapan unit bus yang terparkir lima diantaranya sedang diurus proses administrasi untuk bisa beroperasional.

Endang mengaku, pihaknya saat ini hanya mampu mengusahakan lima bus, karena keuangan PDJT yang mandiri dan hanya berharap pemasukan dari operasional Transpakuan rute Cidangiang – Belanova dan Pariwisata.

“Bertahap. Kami keluarkan bus bantuan Kemenhub, karena mengacu pada keuangan kami yang memang mandiri,” ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa (19/3/2019).

Dia memastikan, jika berjalan lancar maka rencananya April atau Mei mendatang kelima bus itu bisa mengaspal di Kota Bogor. “Lima unit itu kita coba rute Ciawi – Baranangsiang – Bubulak dan Ciawi – Jalan Pahlawan – BTM – Bubulak, mungkin ada juga sebagian digunakan untuk bus pariwisata,” katanya.

Sedangkan, untuk karyawan baru ada 18 orang yang bekerja. Terdiri dari delapan orang sopir untuk dua sif ditambah satu cadangan serta delapan orang kondektur dengan satu orang cadangannya. Sementara gaji mereka saat ini masih dibayar per pekan. Sebab sambil melihat perkembangan perusahaan.

Sementara, sambung dia, operasional bus diberlakukan dengan menggunakan dua shift. Shift pagi dari pukul 06.00 sampai 14.00 kemudian shiftdua dari pukul 14.00 sampai 21.00 WIB.

“Kalau nanti penumpang semakin banyak akan ada penambahan jam operasional sampai pukul 22.00 WIB, gaji per minggu berkisar Rp700 sampai Rp800 ribu untuk sopir, kalau kondektur agak di bawahnya, gaji itu juga tergantung keramaian penumpang,” terangnya.

Program konversi 3:1 di Kota Bogor membuat Endang turut mendukungnya. Karena itu PDJT akan bekerjasama dengan badan hukum Kauber dan Kopata.

Endang mengungkapkan bahwa sudah ada sikap setuju secara lisan dari masing-masing pihak. Tinggal pematangan teknis di lapangan agar berjalan dengan lancar.

“Kami tawari mereka mau, itu yang sedang kita jajaki dengan Kauber dan Kopata untuk program konversi 3:1,” ungkapnya.

Dengan kerjasama tersebut nama Transpakuan juga Endang pastikan tak akan berubah. Hanya pengoperasionalannya saja yang dikolaborasikan antara PDJT dengan badan hukum.

“Pegawai kami kolaborasi saja antara pegawai PDJT dengan badan hukum, termasuk hasi dari operasionalnya juga mungkin,” urai dia.

Sebelumnya, Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan, akan melakukan pengkajian perihal program operasional transportasi Trans Pakuan. Saat ini, dari 49 bus hibah Kementerian Perhubungan, hanya 5 bus yang beroperasi dan dikelola oleh pelaksana Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).

“Kami akan cari waktu dengan anggota dewan untuk mematangkan konsep PDJT, kami sedang cari formulasi yang tepat untuk BUMD ini,” kata Bima.

Terkait terbengkalainya aset negara Trans Pakuan, Kepala Dinas Perhubungan, Rakhmawati menyebutkan hal tersebut sebenarnya sudah menjadi tanggungjawab PDJT.

Dishub Kota Bogor, kata Rakhma, hanya menyediakan sarana prasarana pendukung seperti halte Trans Pakuan. Sayangnya, sejak operasional bus Trans Pakuan di beberapa rute terhenti, halte Trans Pakuan juga turut terbengkalai.

“Sebenarnya itu sudah tanggung jawab PDJT, kami sudah berupaya agar PDJT mendapatkan suntikan anggaran tetapi ditolak,” kata Rakhma.

Sementara itu, Pengamat transportasi Kota Bogor Budi Arif mengatakan, Pemerintah Kota Bogor butuh komitmen yang serius untuk menjalankan program transportasi massal di Kota Bogor.

Budi menilai, elemen Pemerintah Kota Bogor belum sejalan dalam menjalankan program ini, sehingga program transportasi massal seperti Trans Pakuan terkesan terbengkalai.

“Itu program padahal sudah lama digulirkan, sebenarnya butuh komitmen saja, dari walikota, muspida, dari DPRD-nya juga. Cari bersama di mana masalahnya, apakah di manajemennya, atau seperti apa, harus diselesaikan bersama-sama,” ucap Budi.(gal/rp3/c)