JAKARTA-RADAR BOGOR, Pameran Harkonas resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Selasa (19/3/2019).
“Pameran yang diselenggarakan dalam rangka Harkonas ini sangat baik untuk konsumen yg hadir dalam pameran ini, penting untuk konsumen memahami haknya dan kewajibanya agar konsumen lebih cerdas dalam bertransaksi barang maupun jasa, oleh karena itu edukasi jarus lebih ditingkatkan lagi agar konsumen juga bisa paham apa itu hak dan kewajibanya,” ujar Ridwan Kamil dalam sambutannya.
Ardiansyah Ketua BPKN yang juga hadir pada acara pembukaan tersebut menambahkan, pameran ini merupakan salah satu rangkaian Harkonas yang merupakan kerjasama antara Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Pemprov Jabar.
Pameran Harkonas mengangkat tema edukasi perlindungan konsumen, dimana Pameran ini terbagi dalam sembilan zona. Pembagian zona disesuaikan dengan sembilan sektor prioritas. Peserta pameran berasal dari instansi pemerintahan, pelaku usaha, dan asosiasi.
Pameran ini menampilkan 90 stan yang terdiri dari 60 stand pelayanan pengaduan komsumen dan 30 stan produk unggulan usaha kecil, mikro, dan menengah Jawa Barat.
Arief Safari, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi menyampaikan,bahwa edukasi juga telah dilakukan oleh BPKN pada 12 maret 2019, merupakan salah satu rangkaian Harkonas, edukasi tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, telah diselenggarakan di 11 Perguruan Tinggi di Kota Bandung dan dihadiri lebih dari 1,600 lebih peserta, yang telah diverifikasi untuk memecahkan rekor MURI. Tujuan BPKN mengikuti pameran tahun ini adalah untuk mengedukasi kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa peran masing-masing pemangku kepentingan sangat vital terhadap keberhasilan perlindungan konsumen di indonesia.
“Melalui serangkaian edukasi yang telah dilakukan dalam rangka Harkonas, harapannya konsumen lebih berdaya, pelaku usaha lebih bertangging jawab, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa lebih gencar melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen, serta lembaga perlindungan konsumen bisa mendampingi dan mengadvokasi konsumen dalam rangka memenuhi hak haknya”, pungkas Ardiansyah. (*/ysp)
