BOGOR-RADAR BOGOR, Empat aparatur sipil negara (ASN) yang akan menduduki posisi empat kepala dinas (kadis) dalam proses open bidding telah terpilih. Hanya saja, hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) masih enggan untuk membeberkan nama ke-empat orang itu.
Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengaku sudah menyerahkan nama-nama itu langsung ke pemerintah pusat. Setelahnya, Pemkot tinggal menunggu hasil rekomendasi dari pusat.
Meski begitu, Bima enggan untuk menyebutkan nama-nama yang direkomendasikan ke pusat. Dia hanya menjelaskan ke-empat orang senior Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menduduki empat Jabatan Tinggi Pratama (JPT) atau Kepala Dinas (Kadis).
Akan tetapi, dia tetap memastikan Kadis yang dipilihnya orang yang sehat dan mempunyai rekam medis yang baik. “Tengah dikonsultasikan, sekarang menunggu rekomendasi pemerintah pusat,” kata Bima.
Bima menjelaskan, kriteria lainnya, harus bisa berlari dan turun ke lapangan terus-menerus secara rutin. Cek kesehatan kemarin sangat berpengaruh bagi pilihan dirinya terhadap empat orang kadis.
“Bahkan ada beberapa nama yang tidak dipilih lantaran catatan kesehatannya kurang baik,” jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, proses open bidding Jabatan Tinggi Pratama Pemkot Bogor tidak terkendala. Hanya saja memang melalui proses yang cukup panjang.
Setelah tiga besar, lanjut Ade, hasil Panitia Seleksi (Pansel) disampaikan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan disitu apakah diberikan rekomendasi dan sudah sesuai peraturan atau tidaknya.
“Kalau dinyatakan sesuai aturan, Walikota Bogor dipersilahkan menentukan pilihannya. Jadi menentukan dan melantik perintahnya,” kata dia.
Dalam rekomendasi itu Ade mengungkapkan bahwa open bidding yang dilakukan Kota Bogor telah sesuai peraturan. Lalu selanjutnya Walikota yang menentukan dan melantik calon-calon tersebut. “Segera dipilih, tiga besar sudah ada. Diperkirakan akhir Maret ini bisa dilantik,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Dani Rahardian mengatakan, soal open bidding sudah dilaporkan ke KASN dan sudah mendapatkan rekomendasi. “Saat ini sedang proses izin dari Kemendagri. Masih proses,” ujarnya.
Sebelumnya 19 nama telah mendaftarkan diri untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Kota Bogor. Namun dari 19 nama tersebut, hanya 11 orang yang lolos tes persentase visi dan misi, termasuk wawancara akhir dengan panitia seleksi (pansel).(gal/c)
