BOGOR-RADAR BOGOR,Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun kawasan Halal Food di Lapangan Sempur terus dimatangkan. Sebanyak 22 unit kios yang dibuat untuk 98 pedagang itu akan digunakan bergantian dengan memberlakukan sistem shift.
Hal itu bertujuan untuk melahirkan sinkronisasi kebutuhan pedagang termasuk pada program naturalisasi Ciliwung yang sedang digencarkan.
Lurah Sempur, Rena Da Dafrin mengatakan, jumlah PKL yang masuk dalam paguyuban pedagang Sempur sebanyak 98. Termasuk pedagang pada hari Sabtu dan Minggu, di pagi, siang dan malam hari serta yang menggunakan gerobak, bangunan eksisting maupun gendongan. Sementara lapak yang akan dibangun hanya 22 unit. Karena itu akan ada pengaturan agar semua PKL dapat terakomodir.
“Jadi lapak itu nantinya tidak mereka kuasai, tetapi ada pengaturan shift antara pagi dan malam, ini langkah kami agar semua dapat terakomodir karena tidak dapat memperbanyak bangunannya,” beber dia.
Dengan pengaturan seperti itu, sambungnya, maka status penggunaan lapak merupakan pinjaman. Bukan milik pribadi. Selain itu juga akan diupayakan izin penggunaan maksimal dua tahun agar bisa saling bergantian penggunaan lapak.
“Yang jelas tetap prioritas kita domisili Sempur, karena dari 98 pedagang itu 70 persennya merupakan warga Sempur,” ungkap Rena.
Terkait biaya sewa Rena mengaku belum ada teknis pembiayaannya. Sebab kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai zona PKL. Kalaupun ada retribusi tidak akan memberatkan warga. Utamanya dia akan menyampaikan rencana tersebut dengan baik sehingga bisa meminimalisir resiko bersinggungan dengan para pedagang. Jika ada pro dan kontra merupakan hal biasa dalam proses pembangunan.
Yang pasti, kata dia, pembangunan oleh pemerintah pasti memikirkan solusi tanpa membuat rugi.
“Harapan saya sasaran dari pembangunan itu memang tercapai, terbangun, lebih tertata, enak dipandang, dengan sendirinya bisa meningkatkan kualitas hidup warga karena kalau sudah begitu mereka juga yang menggunakannya,” pungkasnya. (gal/c)
