CIBINONG-RADAR BOGOR, Satu bulan lagi 202 desa di Kabupaten Bogor akan ditinggal kepala desanya. Pasalnya, pada 15 April 2019 ini, Bupati Bogor, Ade Yasin akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian untuk mereka.
Kasi Pemerintah Desa (Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kabupaten Bogor, Jamaludin menjelaskan, pihaknya mempersiapkan berkas-berkas para kades yang tersebar di 39 kecamatan Kabupaten Bogor. “Sedang dalam proses usulan pemberhentian, melalui camat. SK Bupati keluar 15 April,” ungkapnya kepada Radar Bogor, Kamis (14/3).
Para kades ini diberhentikan lantaran masa jabatannya sudah berakhir, karena sudah genap lima tahun menjabat. Sedangkan kekosongan akan diisi penjabat dari PNS di masing-masing kecamatan. “Pengganti sementaranya, penjabat kepala desa dari PNS, sesuai SK Camat,” kata Jamal.
Mulai Besok, Sembilan Desa di Ciampea Tak Punya Kades
Sedangkan penjabat kades mengisi kekosongan sampai kades definitif ditetapkan usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sebanyak 273 desa akan menggelar Pilkades pada 3 November 2019.
Hal itu juga diungkapkan Bupati Ade Yasin usai bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabuaten Bogor di Pendopo Bupati, Cibinong, Senin (11/2). Langkah tersebut diambil karena Ade enggan kinerja PNS terganggu lantaran terlalu lama menjadi penjabat kepala desa.
“Kita majukan untuk kepala desa yang habis masa jabatannya pada akhir 2019 dan awal 2020. Karena kita butuh tenaga PNSnya dibanding harus jadi Plt kades,” ungkapnya kepada Radar Bogor usai rapat.
Dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, pilkades serentak gelombang tiga, seharusnya diikuti 339 desa.
Namun usai bertemu 40 pengurus Apdesi, sebagian dimajukan dan sisanya 66 desa tetap melaksanakan Pilkades 2020. “Dimajukan prosesnya setelah Pemilu 2019, supaya bekerja sesuai tugas dan fungsinya,” kata Politisi PPP itu.(fik/c)
