25 radar bogor

Evaluasi Kinerja SKPD, Hal Ini Paling Disoroti Bupati Bogor

Bupati Bogor Ade Yasin
Bupati Bogor, Ade Yasin pada sebuah acara di Bogor beberapa waktu lalu.

CIBINONG-RADAR BOGOR, Dibawah kepemimpinan Ade Yasin dan Iwan Setiawan, kini pemerintahan Kabupaten Bogor terus melakukan pembenahan dari segala sektor. Kini, kepemimpinan baru di Bumi Tegar Beriman tersebut sudah memasuki bulan ketiga.

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan selama tiga bulan ini, adik kandung Rachmat Yasin ini pun mengumpulkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bogor dalam rapat koordinasi khusus di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Pemkab Bogor, Kamis (14/3/2019).

Berbagai Pekerjaan Rumah (PR) yang belum terselesaikan pun dibahas, diantaranya soal pengajuan lelang dari SKPD Kabupaten Bogor yang menurun drastis pada awal triwulan pertama 2019, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Data dari Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, hingga 12 Maret 2019 saja baru ada 44 paket pekerjaan yang masuk dan dilelangkan. Sedangkan sejak awal Janu­ari hingga 12 Maret 2018, jumlah paket pekerjaan yang masuk untuk dilelangkan mencapai angka 147 paket pekerjaan.

Artinya ada penurunan lebih dari tiga kali lipat jumlah lelang yang masuk dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Hal itu sejalan dengan jumlah pagu anggaran yang juga turun dari Rp300 miliar menjadi Rp58 miliar saja.

“Iya (jumlah lelang, red) baru 44 yang masuk mengajukan. Saya sih minta dipercepat, jangan sampai numpuk di akhir tahun, kan kendalanya banyak, cuaca juga. Makanya hari ini (Kamis, red) kami ingin lebih cepat,” ujarnya saat ditemui Metropolitan (Radar Bogor Group) di sela-sela rapat koordinasi khusus.

Wanita yang karib disapa AY itu menambahkan, rapat khusus yang dilakukannya bukan semata disebabkan angka paket lelang yang masih minim, tetapi evaluasi menyeluruh selama dua bulan lebih dirinya menjabat sebagai bupati di wilayah dengan luas 2.664 kilometer persegi dan penduduk 5,8 jiwa itu.

“Rakot pertama, evaluasi setelah saya dilantik, Januari-Maret belum ada evaluasi. Kami bangun MoU dengan dinas dan camat juga, perjanjian kinerga agar menyelaraskan dengan program yang sudah disepakati. Evaluasi program yang sedang dilakukan di 2019, dan yang akan direncanakan pada 2020 nanti. Semua harus maksimal,” papar AY.

Sementara itu, dari 44 paket lelang yang sudah masuk hingga 12 Maret lalu, ada dua paket yang dinyatakan gagal lelang. Yakni Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian rehabilitasi gedung kantor milik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dengan pagu anggaran Rp760 juta.

Kemudian penyelenggaraan Kesiapsiagaan Kebakaran (HUT Pemadam Kebakaran ke-100 serta peresmian gedung) milik Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dengan pagu ang­garan Rp300 juta. “Alasannya karena tidak ada yang lulus evaluasi,” kata Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor Budi Cahyadi Wiryadi.(ryn/c/yok)