25 radar bogor

Bupati: Saya Sudah Minta Gubernur Jabar Agar Hentikan Izin Penambangan di Bogor

Jalur-Tambang
Salah satu truk tambang melintas di ruas jalan Kabupaten Bogor.
Salah satu truk tambang melintas di ruas jalan Kabupaten Bogor yang banyak dikeluhkan masyarakat.

CIBINONG-RADAR BOGOR, Keberadaan tambang di Kabupaten Bogor sepertinya tidak memberi keuntungan bagi pemerintah daerah. Berbagai masalah pun bermunculan, mulai rusaknya lingkungan hingga banyaknya warga yang terserang penyakit akibat proses pertambangan.

Bahkan dalam setahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus rugi sampai Rp25 miliar akibat pertambangan ilegal. Karena itu, Bupati Bogor Ade Yasin terang-terangan tidak ingin lagi mengizinkan usaha tambang di Kabupaten Bogor.

Terlebih di wilayah perbatasan Parungpanjang-Rumpin-Gunungsindur, yang selama ini menimbulkan persoalan transportasi perbatasan. Bahkan keberatan tersebut sudah dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar tidak lagi mengizinkan usaha tambang.

”Keberatan sudah ke gubernur. Kan izin dari mereka (provinsi, red) bukan dari kami. Saya minta gubernur untuk tidak lagi (memberi izin, red),” ujarnya seperti dikutif dari Metropolitan (Radar Bogor Group).

Selain itu, penambangan ilegal pun tersebar dilebih dari 50 titik. Dari tambang-tambang bodong itu, Pemkab Bogor merugi sampai Rp25 miliar. “Itu kerugian dari pemasukan pajak atau pendapatan daerah ya. Belum lagi kerugian dalam hal kerusakan lingkungan,” tegas Ade.

Bupati yang akrab disapa AY itu mengaku masih menunggu jawaban resmi dari orang nomor satu di Jawa Barat itu. Meskipun secara tidak langsung ada pertanda positif dari gubernur Ridwan Kamil. ”Kelihatannya boleh-boleh saja. Sepahamlah. Kan kalau nggak ada rekomendasi dari kita juga nggak akan jalan,” paparnya.

Keberatan itu, sambungnya, persoalan yang berkembang sekarang kaitan tambang tidak kunjung selesai. Sehingga tidak perlu ditambah-tambah lagi. Karena itu, AY mengaku pihaknya melakukan langkah konkret dengan mencari solusi untuk jalan tambang.

”Tapi sampai hari ini kan belum ada investor yang masuk karena banyak kajian. Banyak alasannya. Khawatir ber­henti lah, disetop lah,” paparnya.

Politisi PPP itu ingin segera ada diskusi lebih jelas lagi kepada investor yang masuk ke jalan tambang. Namun pihaknya mem­buka peluang bagi para investor nantinya untuk memberi tarif jalan tambang jika nantinya su­dah dibangun. ”Jadi jalur tambang berbayar,” ujarnya.(mul/ryn/d/mam/run)