BOGOR-RADAR BOGOR, Anak jalanan (anjal) di Kota Bogor bakal punya orang tua asuh. Mereka juga akan diberikan kesempatan untuk kembali belajar dan keterampilan kerja
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa persoalan sosial yakni keberadaan anjal serta para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tak akan selesai dengan cara penjaringan mereka di jalanan.
Belajar dari persoalan yang sama di tahun ke tahun, Bima menjelaskan, penyelesaian problematika anjal ternyata tak semudah diucap.
“Nah ini kita membuat suatu konsep kira-kira namanya orangtua asuh,” ujarnya kepada awak media usai mengikuti sosialisasi Kota Bogor menuju Kota Layak Anak di Balaikota Bogor, Jumat (22/1).
Sebagai langkah awal program ini, dalam waktu dekat, dinas terkait akan kembali melakukan pendataan terkait keberadaan anjal dan PMKS di Kota Bogor.
Pendataan pun dilakukan secara runut dan menyeluruh.
“Penyelesaian persoalan ini harus melibatkan masjid, perusahaan, sekolah, gereja, pengusaha dan Dinas. Rencanannya program tersebut akan di launching pada April mendatang” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, sambung Bima, para anjal dan PMKS akan fokus mendapat fasilitasi pekerjaan, ilmu pendidikan dan agama.
Lewat program ini, Bima menargetkan Kota Bogor bisa menjadi kota layak anak (KLA) pada tahun 2025.
“Jadi jika ada pertanyaan bahwa sekarang sudah layak anak atau belum, ya belum. Karena belum ada kota di Indonesia yang benar-benar KLA,” terangnya.
Fasilitator KLA Jawa Barat Ikeu Tanziha menambahkan, status KLA sangat penting bagi seluruh daerah. Sebab ini merupakan upaya konkret pemerintah bersama masyarakat, dalam mewujudkan pembangunan kota yang menjamin pemenuhan hak-hak anak.
“Anak juga harus dilindungi dari kekerasan, diskriminatif dan perlakuan salah serta memberikan kesempatan partisipasi mereka,” terangnya.
Meskipun pada faktanya saat ini, masih banyak anak yang hidup di jalanan.
Pun masih banyak anak di bawah umur yang bekerja. Padahal pemerintah pusat menargetkan tanah air ini bebas pekerja anak pada tahun 2022.
“Karena itu strateginya bisa melalui Pengurusan Hak Anak (PUHA) dimana strategi ini merupakan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi,” jelasnya.(gal/c)
