BOGOR-RADAR BOGOR, Sebagian pihak menilai aksi ‘pendudukan’ Balaikota Bogor oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kota Bogor merupakan tindakan yang tak patut. Mengapa hal itu sampai itu terjadi? Berikut wawancara Radar Bogor bersama Ketua HMI cabang Kota Bogor Saepul Wahyudin Putra, kemarin.
Kecewa Gagal Audensi, HMI Cabang Kota Bogor Duduki Ruang Rapat Walikota
Radar Bogor : Apa yang melatarbelakangi aksi ini ?
Saepul : Tepatnya tanggal 26 Desember 2018 saya melakukan koordinasi bersama Walikota Bogor dalam penentuan tempat Kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa (KBM) XII. Dalam pertemuan itu saya menyampaikan bahwa agenda tahunan ini akan dilaksanakan di Kelurahan Mulyaharja Bogor Selatan. Tapi Walikota Bogor meminta kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah dan beliau akan mendukung jalannya kegiatan. Akhirnya disepakati jajaran kepengurusan untuk melaksanakan sesuai permintaan dari Walikota Bogor. Bahkan pada 6 Februari kegiatan dibuka oleh Walikota Bogor. Termasuk hadir Lurah Sempur dan Camat Bogor Tengah, Agustiansyah.
Radar Bogor : KBM itu kegiatan apa?
Saepul : Metode dari KBM ini adalah sosialisasi, edukasi, advokasi dan empowerisasi. Jadi kita menyosialisasikan di tanggal 1 sampai 15 Februari kepada warga. Kita mencari permasalahan warga. Setelah mendapatkan permasalahan kita mengedukasi apa yang akan kita lakukan dengan permasalahan tersebut. Hasilnya dibuat menjadi program kerja yang dibagi ke masing-masing bidang. Di bidang ekonomi berurusan dengan usaha makanya ada program pelatihan sablon, di bidang hukum kami melaksanakan kegiatan deklarasi pemilu damai dan anti hoax, program sosialisasi anti narkoba dan seks bebas, serta pendataan KTP-el yang belum dicetak oleh warga yakni sebanyak 368 orang.
Radar Bogor : Bantuan apa yang diharapkan HMI cabang Kota Bogor dari Pemkot Bogor?
Saepul : Kita ingin sama-sama duduk bareng dinas terkait dengan program yang kita rancang pada edukasi tersebut. Itu saja.
Radar Bogor : Walikota sudah tahu keinginan itu?
Saepul : Walikota sudah tahu. Karena sudah beberapa kali kita bertemu. Hanya saja belum sempat menghadirkan dalam rapat bersama antara HMI cabang Kota Bogor, Walikota dengan dinas-dinas terkait. Tahun sebelumnya juga Walikota sudah pernah melaksanakan hal yang sama saat di Rancamaya. Dia mendukung itu. Jadi beliau pasti memiliki sedikit gambaran dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Tapi hingga kegiatan berjalan, janji-janji sinergitas itu belum juga ada.
Radar Bogor : Apakah kedatangan HMI ke balaikota kemarin terlebih dahulu melampirkan izin atau spontan?
Saepul : Tahapan untuk kita datang ke situ sudah saya lakukan. Pertama, kenapa kita datang kesitu karena beberapa kali kita meminta audiensi kepada Walikota untuk menghadirkan SKPD terkait dengan program kerja kita cuma belum terealisasi. Terakhir kita ketemu di Cafe Foresthree Minggu (17/2) pukul 23.42 WIB saat nobar debat kandidat Capres. Di situ Walikota menjanjikan hari Rabu (20/2) kita akan bersama dengan SKPD terkait. Sudah di ceklis, ada Disdukcapil, Dinkes, Disperumkim dan lainnya. Cuma pada hari Rabu (20/2) saya sudah kontak Walikota memastikan audiensi yang dijanjikan. Namun hanya dibaca saja. Akhirnya karena beberapa kali permintaan audiensi tidak dikabulkan akhirnya saya mengintruksikan anak-anak untuk datang ke Balaikota Bogor dan masuk ke ruang rapat Paseban Punta. Posisinya hanya duduk saja. Tidak boleh melakukan hal yang anarkis.
Radar Bogor : Sebelum melakukan aksi itu apakah HMI telah memperkirakan akan terjadi kericuhan?
Saepul : Saya sudah memperkirakan hal itu. Maka saya bilang ketika kawan-kawan di usik agar diam saja. Kecuali ada kontak fisik daripada ini barulah melawan.
Radar Bogor : Apakah menurut Anda aksi kemarin adalah itu hal benar?
Saepul : Kalau berbicara etika bertamu dengan sopan kiranya itu hal yang salah. Karena datang tiba-tiba tanpa izin. Tapi itu adalah cara terakhir bagi kita untuk mengingatkan Walikota. Lagipula itu (balaikota) kan rumah rakyat dan Walikota merupakan orang tua bahkan bisa dibilang ayah kami. Setidaknya anak meminta kepada ayahnya dan kami pun tidak merusak apapun. Malahan yang terjadi barang pribadi anggota kami dirusak. Ditambah kami hanya masuk ke ruang pertemuan bukan ruang kerja pribadi Walikota. (*)
