BOGOR – RADAR BOGOR, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto disebut Jokowi memiliki lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang luasanya ribuan hektare. Tanah itu tersebar di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Aceh Tengah.
Polemik pun berkembang usai fakta itu muncul di publik pada saat debat capres jilid dua 17 April lalu. Karean itu. agar ini bisa terang benderang, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mendesak perlu adanya audit investigatif terhadap lahan yang dimiliki Prabowo Subianto di dua provinsi tersebut.
“Saya justru semakin mendorong ada audit investigatif pada tanah-tanah atau aset yang dikuasai Pak Prabowo,” ujar Karding saat dikonfirmasi, Kamis (21/2).
Audit itu dilakukan untuk mengetahui tanah yang dimiliki pria berjuluk 08 ini legal atau tidak. Sehingga bisa mengetahui sejarah kepemilikan lahan Prabowo Subianto. “Misalnya bagaimana cara memperolehnya, digunakan untuk apa. Itu kenapa bisa ribuan hektare? kan publik harus tahu,” katanya.
Menurut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, saat ini Prabowo Subianto adalah milik publik. Karena dia menjadi kontetastan calon kepala negara. Sehingga perlu ada keterbukaan dari setiap kandidat capres dan cawapres.
“Jadi dia harus transparan untuk itu semua,” pungkasnya.
Sekadar informasi, dalam debat kedua, Jokowi yang sebelumnya mengungkapkan Prabowo memiliki tanah di Kalimantan Timur 220 ribu hektare dan di Kabupaten Aceh Tengah 120 ribu hektare.
Jokowi menegaskan pembagian lahan itu tidak dilakukan oleh pemerintahannya. Melainkan di era-era sebelumnya. Sehingga sertifikat tanah yang diberikan kepada masyaraat dianggapnya tepat.
Sementara, Prabowo mengatakan kepemilikan lahan tersebut sifatnya Hak Guna Usaha (HGU), sehingga dapat suatu saat ditarik pemerintah. Dia mengatakan bersedia kapan pun mengembalikan ke negara. Asalkan bukan untuk asing.
Kepemilikan tanah HGU juga diakui oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Ia tak mengelak jika dirinya juga menguasai banyak tanah, seperti Prabowo.
Lahan itu diketahui berada di sektor pertambangan dan perkebunan.Namun, Luhut menegaskan, lahan tersebut diperolehnya saat masih menjadi pengusaha.
“Soal kepemilikan lahan saya, betul punya perusahaan tambang. Semua yang saya dapat sebelum jadi menteri, selama saya jadi menteri tidak ada bisnis lagi,” ujar mantan Komandan Group 3 Sandhi Yudha Kopassus di Jakarta, Rabu (20/9).
Luhut juga menegaskan, saat ini dirinya fokus bekerja di pemerintahan. Persoalan lahan, diakuinya tidak ada lagi keterlibatan dirinya dalam bisnis apapun.
Seperti diketahui, Luhut menggeluti usaha bidang pertambangan dan perkebunan melalui grup usaha PT Toba Sejahtra. Korporasi tersebut menaungi sejumlah anak usaha yang bergerak di bidang energi, kelistrikan pertambangan, properti, industri, minyak dan gas, serta perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.
Luhut memiliki kepemilikan saham mencapai 99,9 persen di perusahaan yang terbentuk pada 2004 tersebut. Namun Luhut melepas 90 persen kepemilikan sahamnya pada Oktober 2017, hingga akhirnya hanya tersisa 9,9 persen.
