BOGOR – RADAR BOGOR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memanggil tiga ribu kepala desa dan lima ratus badan musyawarah (Bamus) desa ke Jakarta, pada Rabu (20/2). Agenda yang dibiayai APBN itu bertujuan agar para perangkat desa bekerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Tujuannya agar kepala desa secara optimal mampu merencanakan program desa dan menyusun laporan pembangunan dan keuangan desa,” kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Rabu (20/2).
Tjahjo menuturkan, Jokowi sangat memerhatikan kesejahteraan dan pembangunan di pedesaan. Hal ini dilakukan agar pembangunan pada tingkat desa dilakukan secara merata.
“Presiden Jokowi sangat perhatian sekali mendukung program desa yang tiap tahun ditingkatkan dana desanya, demi untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat desa,” ucap Tjahjo.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, program dana desa yang dicanangkan Jokowi dapat berjalan sukses. Sehingga masyarakat desa dapat merasakan kehadiran pemerintah hingga ke pelosok pedesaan.
Berdasarkan catatan, pada 2015 Jokowi menganggarkan Rp 20,7 triliun. Pada 2016 Rp 47 triliun. Lalu pada 2017 dan 2018 senilai Rp 60 triliun. Total Jokowi telah menganggarkan Rp 187,7 triliun untuk dana desa. Belum lagi ditambah anggaran di 2019 sebesar Rp 73 triliun.
Seperti diklaim Jokowi pada debat capres kedua, Minggu (17/2) malam, uang tersebut di antaranya digunakan untuk membangun 58 ribu unit irigasi dan 191 ribu kilometer jalan.
“Program dana desa yang berkelanjutan merupakan program prioritas dan gagasan Bapak Presiden Jokowi yang harus sukses,” tegas Tjahjo.
