BOGOR – RADAR BOGOR, Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dinilai tak memiliki pemahaman yang jelas mengenai Revolusi Indurstri 4.0. Apa yang disampaikan Prabowo dalam debat Minggu kemarin, kurang begitu substansial.
Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Umum PKPI, Diaz Hendropriyono. Diaz menilai beberapa kali paparan Prabowo kurang sinrkon dengan pertanyaan yang disodorkan panelis.
“Capres Prabowo seperti Jaka Sembung (gak nyambung) ketika bicara mengenai isu Revolusi Industri 4.0, dengan membelokkannya ke impor makanan dan kesejahteraan petani,” kata Diaz kepada JawaPos.com, Senin (18/2).
Hal berbeda justru disampaikakan Jokowi. Menurut Diaz, Jokowi justru memberikan peta jalan yang sangat jelas, bahkan menghubungkan antara teknologi dengan akses permodalan dan juga perluasan akses konsumen bagi para petani.
“Kompleksitas permasalahan Revolusi Industri 4.0 dijawab oleh Jokowi dengan lugas dan tegas,” beber putra dari AM Hendropriyono itu.
Mengenai substansi Unicorn, Diaz menilai Capres Prabowo perlu belajar mengenai trend dunia yang semakin berubah ke arah digital, baik IoT, ekonomi digital, AI, maupun robotic. Ketidaktahuan Prabowo dalam isu unicorn dan bahkan memiliki sikap sinis terhadap ekonomi digital, menunjukkan ketidaksanggupan Prabowo dalam menghadapi perubahan paradigma dunia.
“Sebaliknya, Jokowi mengerti bahwa telah dan terus akan terjadi perubahan paradigma industri secara revolusioner, dan terus melakukan mengambil energi inovatif dari industri digital dengan berbagai kebijakan dan visi visinya,” jelas Diaz.
Lebih lanjut, dalam closing statement Prabowo, Diaz juga mengomentari hal yang menurutnya seperti mengurai mimpi dan menunjukkan ketidaksiapan Prabowo terkait solusi pendapat yang ia sampaikan di akhir acara.
“Kok malah nawarin tanah? Mau jadi presiden apa makelar tanah? Penguasaan tanah secara masif yang dimiliki oleh Prabowo itu menunjukkan bahwa memang oligarki masih sangat kuat di Indonesia. Presiden Jokowi menawarkan solusi dengan melakukan reforma agraria secara komprehensif dengan melakukan perhutanan sosial dan pembagian sertifikat tanah secara adil kepada publik,” pungkasnya.
