25 radar bogor

Jadi Mubazir, DPRD Kota Bogor Ancam Stop Anggaran Shelter Bus

BOGOR- RADAR BOGOR,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mengancam akan menyetop anggaran perbaikan fasilitas umum shelter bus, yang diterima Dinas Perhubungan (Dishub)
setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, uang yang digelontorkan setiap tahun itu dinilai mubazir  karena kondisi fisik shelter yang tidak ada kemajuan sama sekali.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Sendhy Pratama menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pemilik aset. Dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Menurutnya, jika memang dana pemeliharaan itu tidak optimal dan bangunan yang ada tak efektif maka DPRD khususnya Komisi III tidak akan lagi memberikan anggaran di tahun mendatang.

“Kalau dinas hanya ingin mengajukan tanpa mau menjaga kenyamanan kita tidak akan lagi menganggarkan karena itu kan harus bermanfaat khususnya bagi masyarakat, kalau tidak maka itu gagal dalam perencanaan,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (18/2).

Sendhy melanjutkan, hal itu dia lakukan sebab tak ingin anggaran pemerintah menjadi mubazir. Seharusnya, kata dia, dengan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan Dishub bisa memaksimalkannya. Terutama bagi penumpang yang ingin naik maupun turun.

“Bagaimanapun itu bukan hal yang murah dan harus dipertanggungjawabkan juga karena menggunakan anggaran pemerintah,” tegasnya.

Ketika dikonfirmasi, Kabid Sarpras pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Dody Wahyudin mengklaim, pihaknya sudah melakukan perbaikan beberapa shelter, itu pun sudah termasuk penghapusan atas aksi-aksi vandalisme yang terus menerus terulang lagi. Hal itu tak bisa dicegah lantaran keterbatasan personil.

Berdasarkan catatannya, 85 persen aksi itu dilakukan pada malam hari. Karenanya butuh kerjasama masyarakat selaku pengguna untuk bersama-sama menjaganya. “Karena itu kan fasilitas umum harusnya dijaga bersama-sama,” katanya.

Dia menjelaskan, Kota Bogor memiliki dua jenis shelter, yakni Shelter BTS dan non BTS. Shelter BTS saat ini berjumlah 45 unit. Terdiri dari Koridor 1 sebanyak 15 unit, Koridor 2 sebanyak 14 unit dan Koridor 4 atau jalur tengah sebanyak 15 unit serta satu unit transfer point. Kemudian untuk shelter Non BTS hingga 2018 sebanyak 40 unit. Namun dua diantaranya tidak bisa digunakan lantaran penerapan Sistem Satu Arah (SSA). Sehingga total yang difungsikan sebanyak 38 unit.

“Shelter BTS yang dikhusukan untuk Bus Transpakuan sedangkan non BTS yang bisa digunakan angkutan umum lainnya salah satunya angkot,” kata Dody.

Untuk Shelter BTS, sambung dia, memang beberapa diantaranya tidak difungsikan. Sebab hingga saat ini bus Transpakuan belum beroperasi secara optimal. Sehingga dia tak ingin shelter disalah gunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

“Beberapa shelter kita tutup karena ada beberapa kasus malah ditempati oleh gepeng ataupun PKL, kalau kebersihannya kita ada petugas yang setiap hari berkeliling agar shelter itu tetap bersih meski setiap hari paling tidak hanya dua atau tiga shelter saja yang bisa dijangkau,” pungkasnya. (gal/c)