25 radar bogor

Penurunan Harga Avtur Bakal Korbankan PPN

BOGOR – RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo segera memutuskan terkait penurunan harga avtur. Diakui Jokowi, pada Rabu (13/2), ia sudah membahasnya bersama para menteri terkait. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah menghitung komponen apa saja yang menyebabkan harga avtur dalam negeri menjadi tinggi.

“Tadi baru kita rapatkan. Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan,” kata Jokowi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (13/2).

Jokowi belum dapat memberikan banyak informasi. Yang jelas, di dalam rapat para menteri sudah mengkalkulasi dan memberikan opsi apa saja yang memungkinkan untuk diambil untuk menurunkan harga.

Ilustrasi Kntor Pusat PT Pertamina (Persero),

Sebelumnya, Jokowi mengaku kaget dengan tingginya harga tiket maskapai. Ia menilai harga tiket maskapai tinggi lantaran harga avtur dalam negeri yang kurang kompetitif.

Ia lantas menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai biang keroknya. Harga avtur dalam negeri yang lebih tinggi 30 persen disinyalir terjadi akibat praktik monopoli perusahaan pelat merah tersebut.

Ditemui terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberikan pembelaan. Menurut Rini, harga avtur di Indonesia lebih mahal karena adanya pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Ia pun meminta supaya PPN itu yang dihapus.

“(Harga avtur) kita nggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak. Di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” jelas Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/2).

Rini mengaku ia sudah melihat komponen biaya secara detail. Selain itu, sudah ada juga formula baru yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kita lihat cost structure kita, saya sudah mendetailkan lagi, karena sekarang juga sudah ada surat dari kementerian ESDM mengenai formula,” kata Rini.

Selain itu, Rini juga mengatakan Pertamina juga mengeluarkan investasi dalam jumlah yang tak sedikit untuk eksis di bisnis avtur. Seperti infrastruktur penyimpanan di Bandara-bandara milik Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. “Infrastruktur penyimpanan itu semua investasi Pertamina,” jelas Rini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani belum menanggapi secara langsung terkait permintaan koleganya itu. Sebab, jika PPN avtur dihapus tentunya ada potensi kehilangan pajak yang akan terjadi pada APBN.

Kendati begitu, sebelumnya mantan direktur Bank Dunia itu sudah mempersilahkan Pertamina untuk menghitung ulang soal PPN avtur. “Pertamina (silahkan) review saja, nanti kita lihat implikasinya,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/2).

Sejatinya, dalam Kepmen ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019 tertulis, formula oleh Badan Usaha untuk menetapkan harga jual eceran avtur kepada maskapai penerbangan berbadan hukum Indonesia di titik serah.

Adapun formula hitungan harga avtur adalah sebagai berikut; Mean of Platts Singapore (MOPS) + Rp 3.581/Liter+ Margin (10 persen dari harga dasar).