BOGOR-RADAR BOGOR, Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah melakukan upaya musyawarah dengan kuasa pemilik lahan Jalan Regional Ring Road (R3), rupanya belum ada sinyal kesepakatan diantara keduanya terkait nilai appraisal yang dibuat.
Kuasa pemilik lahan R3, Salim Abdullah mengaku, dirinya ingin adanya transparansipada nilai appraisal yang telah di dapatkan. Sebab hal itu tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri (PN) Bogor pasal 11.
“Saya belum diberikan secara tertulis bagaimana mau mempelajarinya, sedangkan diputusan PN harus memberikan info lisan dan tertulis,” ujar Salimkepada Radar Bogor, kemarin (13/2).
Yang dilakukan Pemkot Bogor, menurutnya, jelas tidak memenuhi putusan dan menjadi tanda tanya seperti ada yang disembunyikan. Padahal jika putusan-putusan dilaksanakan dengan baik maka permasalahan bisa segera selesai.
“Tindaklanjutnya ya harus mengacu ke putusan pengadilan, harus sesuai aturan, kalau ada progres dari dulu juga selesai, buktinya putusan PN pelaksanaan bagaimana,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Kasubag Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Roni Ismail mengungkapkan bahwa belum menerima permintaan resmi secara tertulis untuk hasil appraisal tersebut.
Namun, dia tidak bisa memastikan apakah hasil itu bisa diberikan atau tidak. Sebab memerlukan izin juga dari beberapa pihak. “Saya tidak tahu, kita akan pertimbangkan dan kita akan kaji, bolehkah dikeluarkan, ini kan harus juga dengan appraisal maupun PUPR,” katanya.
Dia menegaskan, pihak pemilik lahan tak perlu menaruh rasa curiga kepada Pemkot Bogor. Sebab nilai itu sudah terpercaya keberadaan dan hasilnya.
“Appraisal melakukan penilaian itu berdasarkan metodologi yang ditetapkan yang tidak bisa di intervensi atau digugat oleh pihak manapun,” katanya.
Sementara itu, keluhan warga semakin kencang sejak tiga bulan jalur alternatif itu ditutup rapat. Akibatnya, mobilitas warga terganggu hingga ekonomi di sekitar jalur juga turun.
Bahkan, yang lebih terasa kemacetan di Jalan Parung Banteng dan Bantar Kemang. Seperti yang diungkapkan salah seorang warga Perumahan Mutiara Bogor Raya RT 04/16 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Priono (49). “Saya mengeluhkan dampak penutupan itu, jalan menjadi macet,” tegasnya.
Dia menginginkan Pemkot Bogor segera membuka kembali jalan tersebut. “Pihak-pihak terkait itu harus bisa segera menemukan solusi, kalau warga kan tahunya itu berfungsi lagi, tidak mengalami kemacetan, mengantar anak sekolah pun tidak lagi terlambat,” kesalnya.
Meski sudah dibantu aparat petugas, baik dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor maupun kepolisian untuk mengatur kesemrawutan lalu lintas, namun tidak setiap hari di setiap pagi para petugas standby di lokasi. “Memang posisi sekolah kebanyakan ke arah Kota Bogor, artinya akses paling cepat lewat Bantar Kemang,” katanya.
Di lokasi terpisah, Camat Bogor Timur Adi Novan menambahkan, pasca penutupan Jalan R3 memang dampaknya kemana-mana. Karena itu, dia melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Bogor Timur agar menerjunkan anggotanya.
“Dalam kondisi normal hanya satu atau dua polisi, kalau pagi sekarang bisa sampai empat sampai lima, artinya tenaga sudah ditambah untuk mengantisipasi melubernya ke Jalan Bantar Kemang,” akunya.
Dia meminta, agar masyarakat tetap bersabar karena memang upaya Pemkot Bogor sudah sangat maksimal. Salah satunya melakukan pertemuan dan musyawarah yang dilakukan beberapa waktu lalu, namun pihak pemilik lahan yang belum mau sepakat.
“Kita berdoa semuanya mudah-mudahan musyawarah berikutnya bisa lancar dan ada keputusan untuk dibuka sambil menunggu pembayaran,” pungkasnya. (gal/c)
