BOGOR-RADAR BOGOR,Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Usmar Hariman, tinggal satu bulan lagi.
Namun masih ada sejumlah program di bawah kepemimpinan mereka yang belum tuntas. Salah satunya rerouting (perubahan rute trayek, red) dan konversi angkot.
Program rerouting yang di dalamnya terdapat konversi angkot di TPK 4 sampai awal 2019 masih belum jelas. Sejak mandek pada 2018, dDishub masih belum bisa memastikan kapan program yang masuk dalam enam skala prioritas ini akan berjalan.
Menanggapi hal tersebut, Usmar membenarkan jika program rerouting yang masuk enam skala prioritas belum terlaksana. Ia berharap program ini mampu berjalan dengan baik di kepemimpinan selanjutnya.
“Semua tahapan harus terkondisikan. Mulai dari program sif angkot, badan hukum angkot, nonperemajaan angkot, rerouting angkot/trayek dan kesatuan program yang terintegrasi,” ujarnya.
Menurut dia, ketegasan Dishub Kota Bogor juga menjadi pertanyaan terkait mandeknya program tersebut. Apalagi dengan adanya penolakan sopir angkot dari Ciawi. Ada beberapa cara untuk menanggulangi masalah ini tanpa bergantung program konversi yang mangkrak.
Terpisah, Kabid Angkutan Dishub Kota Bogor, Jimmy Hutapea, menyampaikan awal tahun ini belum ada perkembangan. Meskipun sudah melakukan beberapa kali mediasi, tetap buntu alias deadlock.
”Kita terus melakukan pendekatan dengan stakeholder terkait. Kalau semua mendukung, kita coba mendorong badan hukum yang siap menjalankan TPK4,” pungkasnya. (met/ps/ysp)