Beranda Bogor Raya

Mobdin Bupati Rp1,2 Miliar Batal Dianggarkan, Ade Yasin: Naik Ojek Tak Masalah

Bupati Bogor, Ade Yasin saat memberikan keterangan kepada wartawan.

CIBINONG-RADAR BOGOR, Pengadaan mobil dinas Bupati Bogor, Ade Yasin senilai Rp1,2 miliar terancam batal dianggarkan. Sebab, hingga kini belum mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bogor.

Bupati Ade Yasin pun angkat bicara terkait rencana pengadaan mobil dinas (Mobdin) untuk dirinya. Meski kendaraan dinas lama menurutnya mengalami kerusakan, tapi ia mengaku pasrah jika rencana pengadaan mobil dinasnya batal dianggarkan.

“Yang lama kemarin ada kerusakan, tapi yang ngerasain supir, saya mah tinggal naik,” ujarnya Radar Bogor saat menghadiri launching Bogor Ngaos di SMP Negeri 2 Cibinong, Jumat (8/2/2019).

Mobdin Rp1,2 M Dinilai Mubazir, Ade Yasin : Mobil Saya Bisa Dipake Buat Dinas

Politisi PPP ini mengatakan bahwa dirinya enggan mempersoalkan terkait pengadaan mobdin Bupati. Ia akan menerima jenis mobil apapun sesuai yang disediakan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bogor.

“Kalau dibilang saya pake jeep kegedean. Tapi disesuaikan saja cc-nya. Saya ga milih terserah disediainnya apa. Karena saya kalaupun tidak disediakan, mobil saya ada,” kata Ade.

Bukan hanya itu, Ade Yasin bahkan mengaku siap berdinas menggunakan ojek jika Pemkab Bogor tidak memberikannya kendaraan dinas. “Mau naik motor, naik ojek juga tidak masalah,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, jajaran legislatif Kabupaten Bogor mulai angkat bicara terkait polemik pengadaan mobdin Bupati Bogor yang dianggap fantastis.

Pengajuan Lelang Lamban, Bupati Ade Yasin Gagal Dapat Mobdin Seharga Rp1,2 M

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Saptariyani menilai bahwa harga Rp1,2 miliar kemahalan untuk ukuran kendaraan dinas pejabat Pemkab Bogor.

“Percuma kita bicara yang lain kalau infrastruktur, pendidikan belum terselesaikan. Memang masalah itu tidak bisa terselesaikan dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya kepada Radar Bogor, Kamis (7/2).

Menurutnya, anggaran Rp1,2 miliar akan lebih bermanfaat jika dialihkan ke sektor lainya seperti infrastruktur pendidikan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Jika di konversi, per unit RTLH dijatah Rp10 juta, maka pemerintah mampu menyelesaikan 120.000 unit RTLH.

“Kalau buat saya mahal. Yang kita lihat sesuai tidak dengan aturan. Anggaran tidak ujug-ujug ada. Tinggal nanti pertanggungjawabannya, betul tidak fasilitas itu digunakan sesuai fungsinya,” kata Sapta.(fik/c)

Baca Juga