CIBINONG-RADAR BOGOR, Rencana pengadaan mobil dinas (Mobdin) untuk Bupati Ade Yasin kian berpolemik. Anggaran sebesar Rp1,2 miliar dianggap mubazir jika digunakan untuk menambah koleksi kendaraan dinas di Pendopo. Pasalnya, kini sudah ada dua mobdin tersedia, yakni Toyoya Camry dan Mitsubishi Pajero Sport.
Seperti diungkapkan Koordinator Divisi Advokasi Anggaran Kopel Indonesia, Anwar Razak, pengelolaan keuangan negara menganut prinsip efektifitas dan efisiensi. Hal itu bahkan tertuang dalam Undang-Undan No 17 Tahun 2013 tentang keuangan negara.
“Nah, bila barang atau aset daerah masih layak digunakan maka barang tersebut seharusnya tetap digunakan,” ucapnya kepada Radar Bogor, Rabu (6/2).
Menurutnya, jika orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini difasilitasi mobdin lebih dari dua, merupakan hal yang berlebihan alias mubazir. Pemkab Bogor perlu mengingat bahwa pengadaan kendaraan dinas adalah barang yang akan menjadi aset negara. Artinya, segala pertimbangan perlu mengacu pada seberapa besar manfaat yang diperoleh publik.
“Dengan pertimbangan ini, saya tidak melihat bahwa pembelian mobil dinas dengan harga Rp1,2 miliar adalah langkah yang tepat, justru mubazir. Apalagi di saat Bupati baru saja menjabat,” kata Anwar.
Prioritas anggaran menurutnya perlu diberikan pada kebutuhan publik. Kini, tak sedikit pelayanan masyarakat yang dinilai masih belum mempuni. Seperti halnya sekolah rusak berat, bahkan roboh, angka pertisipasi sekolah yang rendah, dan kasus gizi buruk.
“Banyak ekspektasi publik untuk perbaikan kondisi masyarakat Bogor terhadap Bupati yang tentu menjadi alasan kenapa memilihnya sebagai Bupati. Ini lebih urgen untuk dipenuhi,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Ade Yasin mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya jika pengadaan mobdin ini menjadi persoalan, ia akan menggunakan mobil pribadinya untuk berdinas. “Kalau batasan bukan di harga, tapi di cc. Untuk mobdin bupati 3.000 cc. Bagi saya gak masalah, mobil saya bisa dipake juga buat dinas,” ucapnya ketika dikonfirmasi.
Politisi PPP ini juga memaklumi jika pengadaan mobdin ini sempat mengalami gagal lelang di tahun anggaran 2018. Hal itu menurutnya dikarenakan penganggarannya yang sudah mepet, yakni pada APBD Perubahan 2018.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Bogor melalui Bagian Umum Setda Kabupaten Bogor sudah menganggarkan pembelian mobil dengan jenis Jeep itu pada APBD Perubahan tahun 2108. Sayangnya, pengajuannya yang mepet pada akhir-akhir Desember membuat pengadaannya mengalami gagal lelang.
Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bogor, Makmur Razak tak menampik kondisi tersebut. Menurutnya, pengajuan sengaja dilakukan akhir tahun karena pihaknya optimis bisa melakukan mekanisme lelang cepat. Tapi, rupanya malah mengalami gagal lelang. “Lelang cepat, jadi (disebut) gagal lelang. Secara teknisnya saya tidak paham kenapa bisa gagal lelang,” ucapnya kepada Radar Bogor akhir pekan lalu.
Menurutnya, pengajuan pengadaan mobdin Bupati ini dilakukan berbarengan dengan mobdin untuk Wakil Bupati Iwan Setiawan. Bedanya, jenis mobil dinas untuk Wakil Bupati terterera di e-katalog. Sehingga, pengadaan mobil Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam itu suskses dilakukan pada penghujung tahun 2018. “Kalau (mobdin untuk) Bupati kemarin harus lelang. Tapi karena di akhir tahun, ada persoalan teknis barangkali. Pengajuannya bareng,” kata Makmur.
Meski begitu, menurutnya Bupati tetap bisa berdinas dengan menggunakan mobdin yang sudah lebih dulu tersedia. Kini menurutnya ada dua mobdin yang bisa digunakan Ade Yasin, yakni jenis Toyota Camry berwarna hitam, dan jenis Mitsubishi Pajero Sport berwarna putih. “Wabup juga ada dua, Pajero dan yang sedan. Itu yang udah lama zamannya (Bupati) Pak Rahmat Yasin,” tuturnya.(fik/c)
