SUKAMAKMUR-RADAR BOGOR, Penyandang disabilitas di Kecamatan Sukamakmur terbilang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terdapat 300 disabilitas tersebar di 10 desa harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Dari 300 warga yang menyandang disabilitas, rincianya, tuna rungu sebanyak 119 orang, tuna netra 64 orang, tuna grahita 33 orang, tuna daksa 75 orang, tuna wicara 43 orang dan disabilitas mental atau gangguan jiwa sebanyak 26 orang.
“Kami berharap perhatian bagi disabilitas di desa. Mengingat keterbatasan desa dalam melakukan pembinaan,” ujar Sekdes Sukamakmur, Ahmad Sukirman, kepada Radar Bogor.
Lanjutnya, perhatian ini selain bantuan tunai juga berupa uang juga berupa alat bantu untuk disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya. Di Desa Sukamakmur sendiri, terdapat 13 warga penyandang disabilitas, dua tuna rungu, tiga tuna netra, satu grahita, empat tuna daksa, dua tunawicara, dan satu orang gangguan mental.
Harapan serupa diutarakan Desa Pabuaran, desa yang bebatasan dengan Citeureup ini terdapat 53 penyandang disabilitas. Jumlah ini terbagi 36 tuna rungu.
“Seperti desa lainnya, warga kami yang disabilitas semoga mendapatkan perhatian agar kehidupannya lebih baik secara ekonomi dan sosialnya,” kata Sekdes Pabuaran Wahyudin Sastra.
Perhatian tidak melulu soal bantuan melainkan hak. Menurut Sekdes Cibadak, Cecep Supiyadi mereka membutuhkan pelatihan dan pendidikan. Tujuannya agar ada peningkatan bagi para difabel, ia berharap pemerintah mau turun tangan dalam penanganan kaum difabel terutama dalam bidang pendidikan.
“Kalau kemarin-kemarin pemerintah berusaha mengentaskan buta aksara melalui metode calistung (membaca, menulis berhitung) melalui kementrian pendidikan, kenapa tidak dengan para penyandang disabilitas?,” cetusnya.
Lanjut Cecep, mereka juga memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang setara. Minimal para penyandang disabilitas bisa juga calistung . walaupun dengan metode yang berbeda. Misalnya, bahasa tubuh penyandang tuna rungu yang telah sekolah di SLB akan berbeda dgn yang tidak sekolah.
“Saya pernah tanya kepada mereka apakah mereka mengerti gerakan-gerakan tangan saat menonton berita di tv? Mereka jawab mereka tidak mengerti. Padahal gerakan tersebut adalah bahasa baku yang diajarkan di SLB,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan menanyakan kemampuanya baca huruf braille. “Bisa atau tidak? Jawabannya pasti tidak. Karena untuk memgenal braille perlu pendidikan yang khusus,” ujarnya.
Contoh lainnya, Pemilu 2019 mendatang cukup rumit dengan berbagai kertas suara untuk pemilihan di berbagai tingkatan. Ini merupakan masalah serius yang akan dialami oleh pemilih dari penyandang disabilitas.
“Menyikapinya kami berharap ada sosialisasi yang lebih intens oleh PPS maupun KPPS kepada para penyandang disabilitas terutama didesa kami, yang rata-rata tidak bersekolah formal di SLB (sekolah luar biasa),” jelasnnya.
Memang diakui bahwa penyelenggara pemili telah menyediakan template khusus bagi pemilih tuna netra. Namun biasanya ini tidak terpakai, karena penyandang disabilitas yang tuna netra didesa kami tidak mampu membaca huruf braille yang disediakan pada template yang telah disediakan.
“Ini tentu menjadi sebuah alasan kenapa sosialisasi terus dilakukan,” katannya.
Dalam perosalan ini, kata Cecep, perlu adanya petugas pendamping khusus berasal dari anggota KPPS atau orang yang dipercaya mendampingi pemilih disabilitas dalam menyalurkan aspirasinya tanpa mengesampingkan azas Luber dan Jurdil.
”KPPS mempertimbangkan tempat pemilihan yang aksesnya mudah untuk dilalui dan dicapai oleh penyandang disabilitas. Harapan kami tersebut mampu menjadi meningkatkan partisipasi pemilih dari penyandang disabilitas dalam memberikan aspirasinya,” pukasnnya. (don/c)
Jumlah Penderita Disabilitas Kecamatan Sukamakmur
Jumlah Desa : 10 Desa
Tuna rungu : 119 orang
Tuna netra : 64 orang
Tuna Grahita : 33 orang
Tuna Daksa : 75 orang
Tuna Wicara : 43 orang
Mental jiwa : 26 orang
Jumlah Total : 300 orang
