JAKARTA-RADAR BOGOR, Debat capres-cawapres edisi kedua masih sebulan lagi. Namun, berdasar debat pertama, sudah tampak mana saja yang perlu diperbaiki. Karena itu, pada debat kedua 17 Februari mendatang, seluruh ide para kandidat bisa dikuras lebih maksimal.
Salah satu catatan utama dalam debat pertama Kamis lalu (17/1/2019) adalah suasana yang terlalu kaku. Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyarankan agar debat kedua dan seterusnya diatur dalam nuansa lebih rileks. “Kalau buat paslon seharusnya santai saja, tidak usah terlalu tegang juga,” ujarnya saat ditemui seusai diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).
Pada debat pertama, suasananya tampak cukup tegang meski di akhir debat kedua paslon berpelukan. Moderator, misalnya, menurut Hendri sudah menjalankan tugas dengan baik. Namun, kekakuan masih tampak saat memandu debat.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan KPU agar lebih konsisten dalam peraturan perundangan. UU Pemilu hanya mewajibkan KPU meminta pertimbangan paslon dalam menunjuk moderator. Selebihnya merupakan otoritas KPU sebagai penyelenggara.
Karena itu, dia menyarankan KPU menyiapkan debat seperti menyiapkan PKPU. Konsep debat secara matang dibuat KPU tanpa intervensi paslon. Kemudian, konsep tersebut diuji publik. Di situlah KPU akan mendapat masukan dari semua pemangku kepentingan pemilu, bukan hanya paslon. “Tetapi tetap saja, pengambil keputusan atau penentu akhir itu adalah KPU,” tegasnya.
Kemudian, KPU jangan lagi mengambil panelis dari usulan kandidat. Itu akan menimbulkan kesan ada hubungan politik antara panelis dan kandidat. KPU, lanjut Titi, harus menunjukkan otoritasnya sebagai penyelenggara dengan memutuskan sendiri panelis debat.
Selain itu, tidak perlu ada kisi-kisi pertanyaan yang diberitahukan. Pertanyaan tersebut harus merupakan hasil pendalaman panelis dan baru disampaikan saat debat. “Untuk melihat respons orisinal atau otentik dari pasangan calon,” jelas perempuan kelahiran Palembang itu.
Sementara itu, Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno sepakat dengan usulan Hendri. Menurut Sandi, debat pilpres berikutnya perlu dibuat lebih santai. Apalagi, durasi debat sekitar 2,5 jam. Faktor usia paslon menjadi pertimbangan Sandi.
“Saya melihat bahwa kalau kita berdiri terus selama 2,5 jam itu tentunya kan sangat melelahkan. Dan perlu pijit. Apalagi buat Pak Prabowo yang mendekati 70 dan Pak Kiai (Ma’ruf Amin) yang sudah lewat 70 itu,” ujar Sandi di Jakarta kemarin.
Dia mencontohkan format debat saat pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sandi menyebut format debat kala itu lebih baik sesi pertama debat pilpres Kamis lalu. Termasuk soal pemberian kisi-kisi yang dianggap membuat suasana debat jadi kurang menarik. Daripada kisi-kisi dibocorkan, lebih baik hanya diberi tahu topik debat.
“Kita mengelaborasi per topik. Itu akan jauh lebih mendalam dan perdebatannya akan melihat dan mengukur masing-masing pasangan calon terhadap pemahaman di topik tersebut,” ungkap Sandi.
Kemasan debat sesi pertama juga dianggap terlalu mewah dan menghadirkan banyak penonton. Padahal, menurut Sandi, debat bisa dibuat lebih sederhana lagi. “Menurut saya, dibuat di studio TV saja. Di studio TV duduk, terus undang milenial,” jelas mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.
Kaum milenial yang diundang terutama kelompok-kelompok yang belum menjatuhkan pilihan. Sandi percaya, para milenial baru menentukan pilihan setelah semua debat digelar atau sesaat sebelum pencoblosan pada 17 April.
Selain itu, debat sesungguhnya bukan hanya untuk para penonton yang ada di dalam ruang debat. Tapi, lebih ditujukan untuk ratusan juta masyarakat Indonesia. “Nggak usah pakai yel-yel. Itu sudah lewat lah zaman yel-yel itu,” kata dia.
Jusuf Kalla, ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, menyuarakan hal senada. Dia menuturkan, debat perdana semestinya lebih bisa menunjukkan kemampuan personal pasangan calon dalam menyikapi persoalan.
JK memang mendapat undangan untuk hadir menyaksikan debat di Hotel Bidakara. Namun, dia lebih memilih nonton bersama dengan kolega di rumah dinas wakil presiden di Jalan Diponegoro. JK menyarankan agar debat kedua tidak terlalu banyak lagi pertanyaan yang diberitahukan terlebih dahulu. Sebab, sangat mungkin jawaban dari pertanyaan tersebut telah dipersiapkan bukan hanya oleh paslon, melainkan juga tim sukses.
Di sisi lain, besarnya tekanan publik mulai membuat KPU melunak. Langkah perbaikan pun muncul satu per satu. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui, debat pertama belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Karena itu, secara internal pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh. Terutama terkait format dan mekanisme debat untuk perbaikan di edisi debat berikutnya.
Salah satu yang dievaluasi adalah pemberitahuan kisi-kisi pertanyaan panelis kepada para kandidat sebelum debat berlangsung. Untuk hal tersebut, tutur dia, KPU akan mengartikulasi harapan publik.
“Sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat,” ujarnya kemarin. Dengan cara itu, jawaban paslon bakal lebih alami. Tidak ada lagi “sontekan” seperti debat pertama.
Perbaikan-perbaikan lainnya akan terus dibahas agar debat kedua pada 17 Februari bisa memenuhi ekspektasi semua pihak. “KPU terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat,” tambah mantan komisioner KPU Jawa Tengah itu.
Debat kedua akan mempertemukan Jokowi dan Prabowo secara head-to-head. Keduanya tidak akan didampingi cawapres. Tema yang dibahas adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. (jpg)
