JAKARTA-RADAR BOGOR, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno menyebut selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kepastian hukum kerap ditanyakan oleh rakyat. Terutama dengan afiliasi anggota partai politik menempati jabatan strategis di penegakkan hukum. Hal ini lantas dianggap akan memengaruhi investasi masuk ke Indonesia.
Menjawab itu, Cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengatakan jika kembali terpilih di periode kedua, Akan melakukan reformasi total di sektor hukum. Nantinya akan mempermudah regulasi bagi masyarakat. Maka secara otomatis investasi bisa masuk.
“Program kami ke depan melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total di antara penataan regulasi. Menghilangkan tumpang tindih dan membuat regulasi yang berkualitas memudahkan rakyat yang akan memberi peluang kepada investasi dan UKM,” ujar Ma’ruf di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1).
Sementara itu, Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) menilai tidak boleh ada diskriminasi kepada siapapun. Termasuk anggota partai yang menempati posisi strategis di lembaga penegakkan hukum.
“Saya kira tidak boleh mendiskriminasi bahwa jabatan tidak kepada orang partai atau harus ke profesional,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, yang terpenting adalah bekerja secara profesional. Bahkan sejarah sudah membuktikan ada orang partai yang berhasil menjabat di lembaga penegak hukum dengan sukses.
“Banyak aparat hukum dari partai yang memimpin dengan baik misal pak Baharuddin dari PPP memimpin Kejaksaan dengan baik,” pungkasnya.
Editor : Kuswandi
Reporter : Sabik Aji Taufan
