CIBINONG–RADAR BOGOR,Minimnya tingkat kesejahteraan para operator gugus kecamatan, dan komisariat SMP. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) berencana menganggarkan tambahan dana tunjangan mulai tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Luthfie Syam menjelaskan, program ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para operator.
”Dari hasil pendataan peserta penerima program ini sebanyak 297 orang. Di mana jumlah tersebut meliputi operator gugus, kecamatan, dan komisariat SMP,” jelasnya, seperti dilansir dari web Disdik.
Lanjutnya, hingga saat ini pihak Disdik tengah mengalkulasi anggaran, dan perencanaan mekanisme payung hukum untuk realisasi program tersebut.
”Kemungkinan besar program tersebut, akan dimasukkan kepada kesejahteraan pegawai (kespeg), sehingga bisa direalisasikan akhir bulan ini,” ungkap Luthfie.
Dikatakan Luthfie, untuk besaran akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang tersedia, yang berpatokan kepada jumlah kespeg dalam tiap tingkatan pegawai.
”Terdapat tiga tingkatan yakni, Rp500, Rp750, dan Rp1 juta khusus bagi operator yang masuk kategori K2. Nantinya pemda akan tambahkan sejumah dana dalam tunjangan tersebut,” paparnya.
Sementara, Kepala Bidang Pembinaan GTK Disdik Kabupaten Bogor, Asep A. Sudrajat mengemukakan, peran dan fungsi operator dinilai sangat vital. Yaitu penugasannya meliputi pengunggahan data kelembagaan, siswa, hingga verifikasi tahap dapodik tingkat sekolah dan kecamatan.
Diakuinya, selama ini keberadaan operator sangat dibutuhkan Dinas Pendidikan dan sekolah. Namun, tingkat kesejahteraannya dinilai belum manusiawi.
”Maka dari itu melalui program ini, kami berharap menjadi motivasi dan dorongan moril bagi para operator. Untuk meningkatkan etos kerja dalam proses pelayanan, hingga pengelolaan data sentral di lembaga dan wilayahnya,” harap Asep.
Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadhi Wibawa mengatakan, pihaknya mengaku setuju dengan program tersebut. Terlebih kekuatan anggaran APBD daerah masih mencukupi untuk pengalokasian.
“PAD dan besaran anggaran APBD Kabupaten Bogor saat ini, masih sangat mampu untuk menunjang program tersebut. Terlebih pengalokasiannya dinilai tepat, mengingat beban kerja dan tingkat kesejahteraan operator daerah masih sangat minim,” katanya.
Lanjutnya, dalam hal ini pihak DPRD meminta Disdik untuk melakukan pengajuan, atau pembuatan teknis payung hukum perihal realisasi program tersebut.
“Bila memang sudah tersedia mekanisme, dan landasan hukum untuk merealisasikannya. DPRD siap mendukung dengan mengadakan rapat kerja. Sehingga bisa dianggarkan secara berkelanjutan di APBD Kabupaten Bogor,” tutur Egi.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno mengemukakan, penganggaran bisa dilakukan, tanpa mengurangi pengalokasian dana di bidang sektor lainnya.
“Jika besaran tambahan tunjangan sebesar Rp500–1 juta rupiah untuk satu orang masih bisa dialokasikan. Terlebih jumlah calon penerimanya hanya 297 peserta,” ungkapnya.
Dirinya berharap dalam beberapa tahun ke depan, Pemkab Bogor bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan para tenaga pendidik dan kependidikan honorer lebih baik lagi.( */pia)
