JAKARTA-RADAR BOGOR, Calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan melakoni debat perdana, Kamis (17/1/2019) malam.
Kedua pasangan calon presiden dan wakilnya itu akan beradu program dan gagasan tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Namun program kerja yang diusung dua calon di bidang hukum dinilai belum terukur dan konkret.
Ketua Bidang Humas DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Erwin Natosmal Oemar, mengatakan ketidakseriusan kandidat dalam menawarkan program di bidang hukum bisa dilihat dari banyaknya program yang tidak terukur.
”Jumlah program yang bisa terukur kurang dari 50 persen,” terang dia. Menurutnya, jumlah program hukum Jokowi yang terukur hanya 46 persen. Program hukum Prabowo yang terukur 47 persen.
Alumnus Fakultas Hukum UGM itu mengatakan, program hukum Jokowi yang terukur adalah melanjutkan reformasi di lembaga pemasyarakatan.
Termasuk mengatasi masalah daya tampung. Selain itu, Jokowi berjanji melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. ”Ini yang konkret. Yang lain, banyak yang abstrak,” papar dia.
Sementara itu, program hukum Prabowo yang dinilai terukur adalah membenahi kebijakan sistem pendanaan partai politik untuk memperkuat kelembagaan parpol dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Prabowo juga berjanji untuk mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga.
Dalam program HAM, kata dia, program Jokowi lebih banyak daripada Prabowo. Tapi, isu yang diangkat Prabowo lebih aktual. Misalnya, mengusung kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat.
Menurut Erwin, jika serius menawarkan program hukum kepada masyarakat, kedua paslon harus mengajukan program yang konkret dan terukur, bukan program yang di awang-awang. ”Program itu harus dipertajam sehingga jelas dan terukur. Apa yang ditawarkan kepada masyarakat harus jelas,” urainya.
Sementara itu, Direktur Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ade Ivan Pulungan, mengatakan bahwa dalam pemerintahan Jokowi, memang masih ada beberapa kekurangan dalam penegakan hukum. Misalnya, masih adanya mafia peradilan dan hukum. Ke depan, kata dia, Jokowi ingin hukum berjalan sendiri tanpa intervensi.
Dikonfirmasi terpisah Ketua bidang advokasi dan hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Habiburokhman, menyatakan bahwa ada empat poin di bidang hukum yang ditawarkan pasangan Prabowo-Sandi.
Yaitu, menjamin kemerdekaan rakyat dalam menyampaikan pendapat, menjamin hak konstitusi rakyat, memberantas korupsi, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.
Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin adanya tebang pilih dalam penegakan hukum. Penegakan hukum juga harus transparan. Selain itu, kata dia, posisi jaksa agung menjadi sorotan.
Selama ini banyak keluhan terhadap jabatan jaksa agung yang diisi politikus. Yang mengeluh bukan hanya dari partai oposisi, melainkan juga dari partai pendukung pemerintah. ”Ke depan jabatan jaksa agung tidak boleh diisi politisi,” tegas dia. (lum/c6/fat)
