JAKARTA-RADAR BOGOR, Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) cenderung stagnan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir ini, kinerja pemerintah agak menurun tipis.
Lembaga survei Y Publica melaporkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla turun tipis dari 70,9 persen menjadi 70,3 persen.
“Bahkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla cenderung stagnan di angka 70 persen semenjak beberapa bulan terakhir ini,” ungkap Direktur Eksekutif Y Publica, Rudi Hartono dalam konfrensi pers di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (14/1).
Rudi menyampaikan, prestasi pemerintah paling disukai oleh publik adalah terkait pembangunan infrastruktur dan pemberantasan korupsi. Sedangkan, pengelolaan ekonomi masih menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi-JK menjelang akhir jabatannya.
“Sebanyak 77,6 responden puas dengan pembangunan infrastruktur, 76,2 persen puas dengan pemberantasan korupsi, hubungan luar negeri 72,5 persen, penegakan hukum 72,6 persen, dan pendidikan 71,4 persen,” katanya.
Rudi menjelaskan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di sektor kesehatan yang sempat menurun hingga 50 persen, saat ini sudah membaik di angka 63,8 persen.
“Tingkat kepuasan publik cukup rendah di urusan perlindungan HAM yang hanya mendapatkan angka 58,4 persen, penciptaan lapangan kerja 48,2 persen, dan pemenuhan kebutuhan dasar 49,1 persen,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan Jokowi-JK di masa akhir jabatannya. Sebanyak 24,9 persen responden menganggap persoalan biaya kebutuhan hidup/kebutuhan dasar sebagai persoalan utama sekarang ini.
“Disusul persoalan lapangan kerja 20,2 persen, korupsi 13,7 persen, kesenjangan sosial 8,1 persen, narkoba 7,8 persen, kesehatan 7,6 persen, dan biaya pendidikan 7 persen,” tutur Rudi.
Rudi melanjutkan, sebanyak 5,3 persen responden menyebut bencana alam sebagai salah satu persoalan utama belakangan ini, seiring dengan rentetan bencana alam yang silih-berganti menghunjam bangsa ini sepanjang 2018.
Selain itu, sebanyak 52,3 persen responden menganggap kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah adil terhadap perempuan. Sebaliknya, 39,4 persen responden menyatakan kebijakan Jokowi-JK belum adil terhadap perempuan.
Survei Y Publica dilakukan pada 26 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019, dengan mewawancarai 1200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling (acak bertingkat). Margin error dalam survey ini adalah 2,98 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Editor : Kuswandi
Reporter : Gunawan Wibisono
